Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapolri Akui Masih Banyak Polisi Arogan dan Koruptif

Kompas.com - 11/10/2016, 13:39 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Polri Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan, waktu satu hingga dua tahun tak cukup untuk membenahi Polri.

Apalagi kultur yang melekat pada Polri saat ini adalah arogan dan koruptif. Pandangan masyarakat itu, kata dia, berdasarkan pengamatan dan pengalaman.

Dan Tito mengakui, masih banyak ditemui oknum polisi yang melakukan hal bertentangan dengan etik, bahkan melawan hukum.

"Sikap arogansi, budaya yang masih koruptif, dan pengguna kekerasan eksesif, itu masih ada," ujar Tito di Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Selasa (11/10/2016).

Perilaku negatif itu memicu rendahnya tingkat kepercayaan publik kepada Polri.

Pembakaran kantor polisi dan perlawanan kepada aparat menunjukkan bahwa masyarakat tidak merasakan kenyamanan dengan apa yang dilakukan oknum kepolisian.

Tito pun menyimpulkan bahwa commander wish yang selama ini gencar dia gaungkan belum menyentuh hingga ke unit kepolisian level bawah, seperti tingkat polsek.

"Para pelaksana di lapangan para Bintara Tamtama sampai para perwira pertama pun belum banyak mengetahui sehingga mereka belum menyadari bahwa betapa pentingnya public trust," kata Tito.

(Baca: Kapolri Akui Program Reformasi Polri Belum Dipahami Merata hingga Polres-Polsek)

Tito mengaku tegas dalam menjatuhkan reward and punishment (penghargaan dan sanksi). Bagi polisi atau unit kepolisiannya yang melanggar etik, Tito janji akan menindak tegas.

Seperti yang terjadi pada Direktur Reserse Narkoba Polda Bali Komisaris Bersar Franky Haryanto, ia dimutasi karena diduga memeras tersangka kasus narkoba yang ditangani.

"Saya langsung melakukan video conference, saya ambil alih serah terimanya di depan saya dan itu di seluruh Indonesia memonitor," kata Tito.

Sementara itu, penghargaan diberikan kepada polisi berprestasi. Seperti yang diberikan Tito kepada anggota Polres Bekasi yang menangkap pelaku perampokan.

Tito mengatakan, dirinya tak akan segan-segan memberi hukuman maupun penghargaan kepada anggota kepolisian yang berhak menerimanya.

Tito menyadari bahwa ekpektasi masyarakat kepadanya untuk mereformasi Polri sangat tinggi, maka ia berupaya sebisa mungkin melakukan perubahan.

"Reformasi telah dilakukan, tapi yang paling tidak berhasil reformasi kuktural karena tidak seperti memencet lampu yang langsung hidup. Butuh proses," kata Tito.

Kompas TV Krishna Murti Dituding Menganiaya Seorang Perempuan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com