Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri ATR/BPN dan KPK Soroti Percaloan Tanah yang Libatkan Pejabat

Kompas.com - 23/09/2016, 18:22 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode Muhammad Syarief mengatakan, kedatangan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil ke KPK adalah untuk membahas sejumlah permasalahan terkait pengurusan tanah di kementerian tersebut.

Laode mengatakan, sejak lima tahun lalu KPK sudah mengkaji persoalan pertanahan bersama kementerian ATR/BPN. KPK ingin menginventarisasi persoalan di bidang tanah. 

"Tentang transparansi dan akuntabilitas pengelolaan di ATR/BPN termasuk misalnya HGU (hak guna usaha), termasuk peningkatan hal-hal yang berhubungan dengan sertifikat orang perorangan," ujar Loade di KPK, Jakarta, Jumat (23/9/2016).

"Bahkan yang berhubungan dengan pencatatan kekayaan negara yang dikelola Agraria Tata Ruang dan BPN," tambah dia.

Ketika disinggung masih adanya oknum pejabat di kementerian ATR/BPN yang menjadi calo dalam proses jual beli tanah warga, Laode mengatakan, masalah tersebut juga menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan hari ini.

"Itu yang dibicarakan detail," kata dia.

(Baca: Bahas Reformasi di BPN, Sofyan Djalil Sambangi KPK)

Diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pernah menyelidiki kasus yang menyangkut lahan seluas 2.975 meter persegi di Jalan Biduri Bulan dan Jalan Alexandri, RT 008 RW 001, di kawasan Permata Hijau, Kelurahan Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Hasil penelusuran Kejari Jaksel, DKI resmi memiliki tanah di Permata Hijau itu pada 1996. Tahun 2014, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Selatan menerbitkan sertifikat pada lahan milik DKI itu atas nama Rohani bersaudara atas permohonan MI.

Laode mengatakan, mengantisipasi berulangnya permasalahan seperti itu Kementerian ATR/BPN menyatakan akan terus melakukan pendalaman untuk pembenahan.

KPK, lanjut dia, mendukung langkah kementerian ATR/BPN untuk melakukan penindakan tegas jika ada oknum pejabat menjadi calo tanah.

"BPN dan KPK khusus dukungan calo kami sangat mendukung oleh pak menteri, dan kami tidak takut untuk menindak. Oleh karena itu kami kerjasama dengan pak menteri," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Projo: Nasihat Bagus

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Projo: Nasihat Bagus

Nasional
Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Nasional
Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Nasional
Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Nasional
Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com