Siapa Pun yang Jadi Penantang, Hanura Yakin Posisi Ahok-Djarot Lebih Kuat

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP Partai Hanura Syarifudin Sudding berpendapat bahwa keputusan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mendukung semakin menguatkan posisi Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 mendatang.

Sudding pun tidak terlalu mempersoalkan kemunculan nama Anies Baswedan yang disebut-sebut akan diusung oleh partai koalisi lawan Ahok. Nama Anies muncul karena dinilai cukup dikenal oleh masyarakat, memiliki citra yang baik, dan mampu menandingi popularitas Ahok.

"Ya tidak ada masalah. Jadi, ketika dari partai lain mengusung nama yang lain, saya kira itu satu hal yang baik dalam demokrasi. Katakanlah ada Sandiaga, Anies Baswedan, dan Yusril," ujar Sudding saat dihubungi Kompas.com, Selasa (20/9/2016).

(Baca: Waketum Demokrat Sebut Anies Baswedan Dipertimbangkan untuk Pilkada DKI)

Meski ada nama-nama yang berpotensi menjadi penantang Ahok, Sudding optimistis masyarakat Jakarta mampu memilih seorang pemimpin yang tepat. Menurut dia, sebagian masyarakat Jakarta adalah golongan terdidik yang bisa memilih pemimpin berdasarkan dengan didasarkan pada fakta, rekam jejak, kinerja, integritas, dan kapabilatas seseorang sebagai pemimpin.

Sudding menuturkan, Partai Hanura memilih untuk mendukung Ahok-Djarot karena dinilai memenuhi syarat-syarat untuk melanjutkan kepemimpinan di periode berikutnya.

"Saya kira masyarakat bisa menentukan pilihan karena semua orang yang diusung ini kan sudah kelihatan dari sisi integritas dan kapabilitasnya," kata Sudding.

"Saya kira sudah bisa kelihatan; dan kenapa Hanura sudah menjatuhkan pilihan kepada Ahok, itu karena kami melihat dari sisi kinerja yang cukup memberikan satu perubahan di DKI. Saya kira ini perlu dilanjutkan," tambahnya.

(Baca: Ahok-Djarot Resmi Deklarasi, Gerindra Lobi Semua Partai Buat Satu Poros Penantang)

Selain itu, Sudding berharap menjelang Pilkada DKI Jakarta 2017, proses demokrasi bisa berjalan dengan baik. Artinya, tidak ada kampanye hitam melalui isu agama dan suku untuk menyerang pasangan calon tertentu.

Menurut dia, setiap warga negara berhak untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan dipilih oleh masyarakat tanpa memandang dari sisi suku, agama, ras, dan golongan (SARA). Hal tersebut merupakan sebuah konsekuensi dari negara yang multikultur.

"Saya kira semua WNI punya hak yang sama untuk memilih dan dipilih. Itu konsekuensi kita sebagai negara yang plural dan multikultural. Kita harus bisa menghargai kebinekaan," ucap dia.