Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Makan Siang Diduga Kemasan Kemenag Ditemukan Beredar di Jemaah Asia Tenggara

Kompas.com - 11/09/2016, 16:32 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kemasan makan siang dan malam yang diduga berasal dari Kementerian Agama (Kemenag) RI ditemukan didistribusikan kepada seluruh jemaah haji dari Asia Tenggara.

Hal ini memicu kekhawatiran adanya permainan proyek oleh oknum tertentu di Kemenag yang kemudian dapat merugikan negara.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Firman Soebagyo melalui keterangan tertulisnya pada, Minggu (11/9/2016). Firman saat ini tengah melaksanakan ibadah haji.

"Ada temuan yang menarik di mata para jemaah haji Asia Tenggara sejak tadi siang (Sabtu, 10/09/2016) kemarin," kata Firman, Minggu.

"Ditemukan sesuatu yang aneh dan ganjil, Makan siang dan malam yang menggunakan kemasan Kementerian Agama RI. Namun didistribusikan di semua jemaah Asia Tenggara," lanjut politisi Partai Golkar tersebut.

Menurut Firman, distribusi makanan ke seluruh jemaah haji dari Asia Tenggara sangat berisiko bagi negara RI. Apalagi, jika dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang secara sengaja ingin merugikan negara Indonesia.

"Saya melihat hal ini sangat berisiko tinggi bila seandainya terjadi sabotase dalam bentuk keracunan makanan. Maka Pemerintah RI yang harus bertanggug jawab secara hukum karena makanan itu menggunakan kemasan Kementerian Agama RI," kata Firman.

Firman meminta Komisi VIII DPR RI segera memanggil menteri agama RI untuk dimintai keteranga terkait persoalan tersebut.

"Saya mempertanyakan dan harus diminta pertanggungjawaban Kementerian Agama RI, apakah ini bagian dari dari tugas Kementerian Agama RI," kata dia.

Jika distribusi makanan untuk seluruh jamaah haji dari Asia Tenggara ini merupakan sebuah proyek oleh oknum di Kemenag, kata Firman, maka sanksi tegas harus diberikan.

"Jangan-jangan ini proyek oknun-oknun tertentu di Kementerian Agama RI. Kalau ini terjadi harus segera diminta pertanggungjawaban dan diproses hukum dan pejabat bersangkutan harus segera dihentikan dari jabatannya. Karena ini sangat berisiko bagi Pemerintah RI," kata dia.

Kompas TV 90% Jemaah Haji Indonesia Telah Tiba di Arafah
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Nasional
Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Nasional
Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Nasional
KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

Nasional
Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com