Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Arcandra Dinilai Masih Punya Beban jika Kembali Jadi Menteri ESDM

Kompas.com - 09/09/2016, 06:29 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VII DPR Totok Daryanto menilai Arcandra Tahar masih mempunyai beban jika ditunjuk kembali sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Meski sudah resmi menjadi warga negara Indonesia dan mundur dari warga negara Amerika Serikat, namun fakta bahwa Arcandra pernah memegang paspor negeri Abang Sam itu sudah tidak terbantahkan.

Karena hal tersebut, masyarakat bisa khawatir bahwa Arcandra akan berpihak ke Amerika Serikat dalam mengambil berbagai keputusan penting dan strategis.

Misalnya terkait isu perpanjangan kontrak karya perusahaan asal Amerika, PT Freeport, yang akan segera memasuki tahap negosiasi.

"Inilah beban yang dipikul oleh seorang Acandra ketika memulai tugas barunya sebagai menteri ESDM yang harus di depan mewakili kepentingan Indonesia berhadap-hadapan dengan Freeport dalam proses negosiasi yang mungkin sangat alot," kata Totok dalam keterangan tertulis, Kamis (8/9/2016).

Kendati demikian, wakil ketua umum Partai Amanat Nasional ini tetap menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo.

Sebab, pengangkatan menteri adalah sepenuhnya hak prerogatif Presiden. Hal itu termasuk mengangkat kembali Arcandra yang sudah dicopot saat baru menjabat 20 hari karena masalah kewarganegaraan.

"Mengapa Presiden tidak menunjuk di antara mereka yang pasti tidak punya masalah seperti Arcandra? Barangkali Presiden punya pertimbangan lain," ucap Totok.

Totok menilai tidak terlalu penting siapa figur yang akan ditunjuk Presiden Joko Widodo untuk mengisi menteri ESDM.

Apakah Jokowi akan kembali menunjuk Arcandra Tahar atau menunjuk figur lain bukan masalah.

(Baca: Masih Menyandang Status WNI, Akankah Arcandra Kembali Jadi Menteri?)

 

Hal yang terpenting, menurut Totok, Jokowi harus segera menetapkan menteri ESDM yang selama tiga pekan dijabat sementara oleh Menteri Koordinator bidang Maritim Luhut Binsar Panjaitan.

"Yang jelas harapan publik dewasa ini menyuarakan dorongan jabatan menteri yang strategis agar definitif, tidak dijabat oleh Plt Menko Maritim yang pasti sudah sedemikian sibuknya menangani tupoksinya sendiri," kata Totok.

"Tugas negara yang begitu besar tantangannya tidak bisa ditangani oleh figur rangkap jabatan," ucapnya.

(Baca juga: Jika Kembali Tunjuk Arcandra Jadi Menteri, Presiden Diusulkan Minta Saran BIN)

Kompas TV Arcandra Cerita Pengalaman 20 Hari Jadi Menteri

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com