Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Perusahaan Pembakar Hutan Disinyalir Punya Akses ke Pusat Kekuasaan

Kompas.com - 05/09/2016, 13:05 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Komisi III DPR Trimedya Panjaitan mengatakan, kasus pembakaran hutan dan lahan di Riau bukan hal baru. Karena itu dibutuhkan langkah yang menyeluruh dalam menyelesaikannya.

Menurut Trimedya, tantangan utama dalam penyelesaian kasus pembakaran hutan dan lahan 2015 tercermin melalui foto jajaran petinggi Polda Riau bersama petinggi PT Andika Permata Sawit Lestari (APSL) yang beredar di media.

"Perusahaan-perusahaan yang diduga membakar hutan dan lahan ini kan perusahaan besar yang punya akses ke pusat kekuasaan, makanya pembakaran hutan juga enggak pernah tuntas," ujar Trimedya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/9/2016).

Trimedya menuturkan, hal itu diperparah dengan penyanderaan tujuh polisi hutan dan penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) usai menyegel lahan yang dibakar, pada Jumat (2/9/2016).

Menurut Trimedya penyanderaan tersebut semakin menunjukan bukti adanya akses perusahaan tersebut ke pusat kekuasaan.

Karena itu, Trimedya pun meminta Polri untuk tegas dalam kasus pembakaran hutan. 

"Semestinya Divisi Propam Polri menindak tegas para petinggi Polda Riau yang ada di foto bersama petinggi perusahaan pembakar hutan. Kami akan suarakan ini saat rapat bersama Kapolri siang nanti," kata politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu.

Kepala Bidang Humas Polda Riau AKBP Guntur Aryo Tejo membenarkan, orang-orang dalam foto yang beredar di media sosial salah satunya adalah Kapolresta Pekanbaru Kombes Pol Toni Hermawan bersama para pengusaha.

Namun, ia membantah foto-foto tersebut terkait pertemuan khusus dengan petinggi PT APSL untuk membahas kasus kebakaran hutan di Riau.

Guntur menjelaskan, foto tersebut diambil pekan lalu saat tengah makan malam di sebuah hotel di Riau. Dalam pertemuan itu juga ada sejumlah pejabat dari Mabes Polri dan beberapa penyidik Polda Riau.

Guntur mengatakan, baik anggota polisi maupun rombongan itu baru saling mengenal malam itu. Menurut Guntur, orang-orang itu memperkenalkan diri mereka sebagai bos besar dari hotel tempat mereka makan malam.

Setelah berfoto, mereka pun kembali ke tempat duduk semula. Ia menegaskan bahwa tak ada perbincangan apa pun terkait kasus pembakaran hutan.

(Baca: Beredar Foto Kongko Perwira Polisi-Pengusaha, Polda Riau Bantah Terkait Kebakaran Hutan)

Nama PT APSL kembali terdengar setelah adanya kabar penyanderaan tujuh polisi hutan dan penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilaporkan.

Dikutip dari Harian Kompas yang terbit hari ini, Senin (5/9/2016), sekelompok orang yang menyandera itu diduga dikerahkan PT APSL. Hal ini pun menyulut respons keras Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com