Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Perusahaan Pembakar Hutan Disinyalir Punya Akses ke Pusat Kekuasaan

Kompas.com - 05/09/2016, 13:05 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Komisi III DPR Trimedya Panjaitan mengatakan, kasus pembakaran hutan dan lahan di Riau bukan hal baru. Karena itu dibutuhkan langkah yang menyeluruh dalam menyelesaikannya.

Menurut Trimedya, tantangan utama dalam penyelesaian kasus pembakaran hutan dan lahan 2015 tercermin melalui foto jajaran petinggi Polda Riau bersama petinggi PT Andika Permata Sawit Lestari (APSL) yang beredar di media.

"Perusahaan-perusahaan yang diduga membakar hutan dan lahan ini kan perusahaan besar yang punya akses ke pusat kekuasaan, makanya pembakaran hutan juga enggak pernah tuntas," ujar Trimedya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/9/2016).

Trimedya menuturkan, hal itu diperparah dengan penyanderaan tujuh polisi hutan dan penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) usai menyegel lahan yang dibakar, pada Jumat (2/9/2016).

Menurut Trimedya penyanderaan tersebut semakin menunjukan bukti adanya akses perusahaan tersebut ke pusat kekuasaan.

Karena itu, Trimedya pun meminta Polri untuk tegas dalam kasus pembakaran hutan. 

"Semestinya Divisi Propam Polri menindak tegas para petinggi Polda Riau yang ada di foto bersama petinggi perusahaan pembakar hutan. Kami akan suarakan ini saat rapat bersama Kapolri siang nanti," kata politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu.

Kepala Bidang Humas Polda Riau AKBP Guntur Aryo Tejo membenarkan, orang-orang dalam foto yang beredar di media sosial salah satunya adalah Kapolresta Pekanbaru Kombes Pol Toni Hermawan bersama para pengusaha.

Namun, ia membantah foto-foto tersebut terkait pertemuan khusus dengan petinggi PT APSL untuk membahas kasus kebakaran hutan di Riau.

Guntur menjelaskan, foto tersebut diambil pekan lalu saat tengah makan malam di sebuah hotel di Riau. Dalam pertemuan itu juga ada sejumlah pejabat dari Mabes Polri dan beberapa penyidik Polda Riau.

Guntur mengatakan, baik anggota polisi maupun rombongan itu baru saling mengenal malam itu. Menurut Guntur, orang-orang itu memperkenalkan diri mereka sebagai bos besar dari hotel tempat mereka makan malam.

Setelah berfoto, mereka pun kembali ke tempat duduk semula. Ia menegaskan bahwa tak ada perbincangan apa pun terkait kasus pembakaran hutan.

(Baca: Beredar Foto Kongko Perwira Polisi-Pengusaha, Polda Riau Bantah Terkait Kebakaran Hutan)

Nama PT APSL kembali terdengar setelah adanya kabar penyanderaan tujuh polisi hutan dan penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilaporkan.

Dikutip dari Harian Kompas yang terbit hari ini, Senin (5/9/2016), sekelompok orang yang menyandera itu diduga dikerahkan PT APSL. Hal ini pun menyulut respons keras Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Nasional
Pakar: 'Amicus Curiae' untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Pakar: "Amicus Curiae" untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Nasional
Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Nasional
Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

Nasional
Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Nasional
Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

Nasional
Kubu Prabowo Sebut 'Amicus Curiae' Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Kubu Prabowo Sebut "Amicus Curiae" Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Nasional
BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Nasional
Aktivis Barikade 98 Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Aktivis Barikade 98 Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Nasional
Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com