Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jadi Saksi, 9 WNI Ditanyai Alasan Berangkat Haji dari Filipina

Kompas.com - 04/09/2016, 22:23 WIB
David Oliver Purba

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anton Kapriatna, warga negara Indonesia ( WNI) yang menjadi saksi pemalsuan paspor di Filipina, menjelaskan sejumlah pertanyaan yang ditanyakan Pemerintah Filipina.

Anton yang saat ini berada di KBRI di Filipina menjelaskan, pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan terkait asal daerah dan tujuan para jemaah datang ke Filipina, serta alasan memilih Filipina menjadi tujuan keberangkatan untuk pergi haji.

Anton juga ditanya terkait biaya yang dikeluarkan untuk pergi haji, serta informasi travel agen yang membawa Anton dan ratusan WNI lainnya ke Filipina.

"Alasannya apa kemari (Filipina), juga ditanyakan siapa yang membawa kami kemari dan dokumen apa saja yang dibawa," ujarnya melalui sambungan video call kepada wartawan di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Minggu (4/9/2016).

Dia mengatakan, dirinya tidak tahu bahwa agen travel menggunakan dokumen-dokumen palsu.

Anton menyebut, dirinya diberi tahu oleh kenalannya bahwa agen tersebut sudah sering memberangkatkan warga untuk pergi haji. Alasan itulah yang membuat Anton yakin menggunakan jasa agen tersebut.

Terkait paspor Filipina palsu yang digunakan Anton dan ke 176 WNI lainnya untuk berangkat haji, Anton mengatakan kalau sebelumnya para agen menjanjikan mereka dokumen haji, bukan paspor Filipina. Anton juga dijanjikan untuk langsung diberangkatkan jika telah sampai di Filipina.

"Katanya dokumen haji, tapi yang kami tahu, itu paspor waktu dikasih sama agen yang di sini (Filipina). Cuma dulu kalau kata mereka (agen), kalau sudah sampai di Filipina, Insya Allah pasti berangkat, enggak tahunya akhirnya seperti ini," ujar Anton.

Saat ini Anton dan delapan WNI lainnya masih ditahan Pemerintah untuk menjadi saksi pemalsuan paspor. Istri Anton, Epi bersama 167 WNI lainnya, Minggu siang telah dipulangkan ke tanah air.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pascaerupsi Gunung Ruang, BPPSDM KP Lakukan “Trauma Healing” bagi Warga Terdampak

Pascaerupsi Gunung Ruang, BPPSDM KP Lakukan “Trauma Healing” bagi Warga Terdampak

Nasional
Momen Jokowi Bersimpuh Sambil Makan Pisang Saat Kunjungi Pasar di Sultra

Momen Jokowi Bersimpuh Sambil Makan Pisang Saat Kunjungi Pasar di Sultra

Nasional
Jokowi Jelaskan Alasan RI Masih Impor Beras dari Sejumlah Negara

Jokowi Jelaskan Alasan RI Masih Impor Beras dari Sejumlah Negara

Nasional
Kecelakaan Bus di Subang, Kompolnas Sebut PO Bus Bisa Kena Sanksi jika Terbukti Lakukan Kesalahan

Kecelakaan Bus di Subang, Kompolnas Sebut PO Bus Bisa Kena Sanksi jika Terbukti Lakukan Kesalahan

Nasional
Jokowi Klaim Kenaikan Harga Beras RI Lebih Rendah dari Negara Lain

Jokowi Klaim Kenaikan Harga Beras RI Lebih Rendah dari Negara Lain

Nasional
Layani Jemaah Haji, KKHI Madinah Siapkan UGD dan 10 Ambulans

Layani Jemaah Haji, KKHI Madinah Siapkan UGD dan 10 Ambulans

Nasional
Saksi Sebut Kumpulkan Uang Rp 600 juta dari Sisa Anggaran Rapat untuk SYL Kunjungan ke Brasil

Saksi Sebut Kumpulkan Uang Rp 600 juta dari Sisa Anggaran Rapat untuk SYL Kunjungan ke Brasil

Nasional
Soal Posisi Jampidum Baru, Kejagung: Sudah Ditunjuk Pelaksana Tugas

Soal Posisi Jampidum Baru, Kejagung: Sudah Ditunjuk Pelaksana Tugas

Nasional
KPK Diusulkan Tidak Rekrut Penyidik dari Instansi Lain, Kejagung Tak Masalah

KPK Diusulkan Tidak Rekrut Penyidik dari Instansi Lain, Kejagung Tak Masalah

Nasional
Jokowi Tekankan Pentingnya Alat Kesehatan Modern di RS dan Puskesmas

Jokowi Tekankan Pentingnya Alat Kesehatan Modern di RS dan Puskesmas

Nasional
100.000-an Jemaah Umrah Belum Kembali, Beberapa Diduga Akan Berhaji Tanpa Visa Resmi

100.000-an Jemaah Umrah Belum Kembali, Beberapa Diduga Akan Berhaji Tanpa Visa Resmi

Nasional
KPU Bantah Lebih dari 16.000 Suara PPP Hilang di Sumut

KPU Bantah Lebih dari 16.000 Suara PPP Hilang di Sumut

Nasional
Tata Kelola Makan Siang Gratis

Tata Kelola Makan Siang Gratis

Nasional
Sandiaga Sebut Pungli di Masjid Istiqlal Segera Ditindak, Disiapkan untuk Kunjungan Paus Fransiskus

Sandiaga Sebut Pungli di Masjid Istiqlal Segera Ditindak, Disiapkan untuk Kunjungan Paus Fransiskus

Nasional
Pakar Ingatkan Jokowi, Pimpinan KPK Tidak Harus dari Kejaksaan dan Polri

Pakar Ingatkan Jokowi, Pimpinan KPK Tidak Harus dari Kejaksaan dan Polri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com