Upaya Pemerintah Selesaikan Konflik di Papua Dinilai Belum Sentuh Akar Masalah

JAKARTA, KOMPAS.com - Kalangan akademisi menilai penyelesaian konflik di Papua mendesak untuk segera dilakukan. Faktanya, saat ini konflik Papua sudah mengambil bentuk kekerasan dan memakan banyak korban jiwa.

Pengajar Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi Fajar Timur Papua Neles Tebay mengatakan umumnya masyarakat Papua merasa bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempunyai perhatian besar terhadap persoalan Papua.

Beberapa kali Presiden Jokowi melakukan kunjungan ke Papua. Dari sisi pembangunan infrastruktur dan ekonomi di Papua pun mulai berjalan. Namun, Neles melihat apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini belum menjadi solusi dalam menyelesaikan persoalan di Papua.

Menurut dia, pemerintah belum menyentuh akar persoalan masyarakat Papua. Hal tersebut terlihat dari terus munculnya kelompok yang menginginkan Papua merdeka.

Peristiwa kekerasan, diskriminasi dan marginalisasi masih terus terjadi di Papua, bahkan juga menimpa orang Papua di beberapa daerah lain.

(Baca: Untuk Pertama Kali, Warga di Pedalaman Papua Nikmati BBM Murah)

Neles berpendapat, berbagai kebijakan yang sudah diambil pemerintah seperti pembebasan tahanan politik dan pengusutan kasus pelanggaran HAM belum dilakukan secara berkelanjutan.

Oleh sebab itu, dia meminta Pemerintah harus membuat peta penyelesaian konflik Papua yang jelas agar kebijakan yang dibuat bisa menyentuh akar masalah.

"Maka pemerintah perlu membuat peta kebijakan agar penyelesaian konflik bisa menyeluruh. Tidak sekadar membangun infrastruktur dan ekonomi," ujar Neles dalam sebuah diskusi yang diadakan Imparsial Merumuskan Kebijakan Konstruktif dalam Upaya Penyelesaian Konflik Papua Menuju Papua Damai di Jakarta, Kamis (1/9/2016).

(Baca: Tembak Mati Pelajar, Kinerja Polisi Papua Jadi Sorotan Istana)

Neles menuturkan, belum efektifnya upaya pemerintah terlihat dari adanya perubahan pola gerakan kelompok di masyarakat yang menginginkan Papua Merdeka.

Kalau dulu bentuk perlawanan terhadap pemerintah dilakukan secara sembunyi, sekarang kelompok tersebut sudah mengorganisasi diri dan melakukan demonstrasi di jalan secara terbuka.

Mereka yang melakukan protes, kata Neles, rata-rata generasi muda Papua yang terpelajar dan mewarisi kenangan yang buruk saat Daerah Operasi Militer (Daerah Operasi Militer) diberlakukan.

"Mereka yang terlibat perlawanan berkumpul membentuk United Liberation Movement for West Papua (UMWLP). Saya pikir itu satu perubahan dalam perlawanan. Sekarang perlawanan itu dikoordinasikan oleh mereka sehingga menjadk lebih solid dan rapi," kata Neles.