Hakim Nilai Ariesman Widjaja Pernah Berkontribusi untuk Ibu Kota

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan vonis tiga tahun penjara kepada mantan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja.

Vonis tersebut lebih ringan dibanding tuntutan Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang meminta hakim memenjarakan Ariesman selama empat tahun.

"Mengadili menyatakan terdakwa Ariesman Widjaja terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan pidana korupsi bersama-sama dan berlanjut, sesuai dakwaan kesatu," ujar Ketua Majelis Hakim Sumpeno di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (1/9/2016).

(Baca: Mantan Presdir PT Agung Podomoro Land Divonis 3 Tahun Penjara)

Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa hal yang memberatkan dan meringankan. Salah satu hal yang meringankan, Majelis Hakim menilai Ariesman Widjaja selaku pimpinan perusahaan pengembang, telah berkontribusi bagi pembangunan di DKI Jakarta.

Adanya kontribusi Agung Podomoro pernah diakui Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Gubernur yang sering disapa Ahok tersebut mengakui bahwa ia sering memanfaatkan biaya pihak swasta untuk merealisasikan program, mulai dari program corporate social responsibility (CSR) hingga kewajiban tambahan pengembang.

Agung Podomoro disebut-sebut memiliki kedekatan khusus dengan Ahok. Bahkan, Ahok tak masalah jika dirinya disebut Gubernur Agung Podomoro.

Pengembang tersebut membangun rusun, ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA), jalan layang non-tol Pluit, gedung parkir Polda Metro Jaya, hingga reklamasi Pulau G oleh anak usaha Agung Podomoro, PT Muara Wisesa Samudera (MWS).

Dalam kasus ini, Ariesman Widjaja selaku pimpinan pada Agung Podomoro Land dinilai terbukti menyuap anggota DPRD DKI Mohamad Sanusi sebesar Rp2 miliar yang diberikan secara bertahap.

Suap tersebut diberikan dengan maksud agar M Sanusi yang juga anggota Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD DKI membantu mempercepat pembahasan dan pengesahan Rancangan Perda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTRKSP).

Selain itu, suap diberikan agar Sanusi mengakomodasi pasal-pasal sesuai keinginan Ariesman, selaku Presdir PT APL dan Direktur Utama PT Muara Wisesa Samudra, agar mempunyai legalitas untuk melaksanakan pembangunan di Pulau G, kawasan Reklamasi Pantura Jakarta.

Selain itu, salah satu yang dipersoalkan yakni, terkait pasal mengenai tambahan kontribusi sebesar 15 persen bagi pemilik izin reklamasi.

Ariesman dan para pengembang merasa keberatan dengan pasal tersebut, kemudian menggunakan Sanusi agar bunyi pasal tersebut diubah.

(Baca: Ariesman Widjaja Dituntut 4 Tahun Penjara)

Sebelumnya, Jaksa KPK menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun kepada Ariesman. Selain itu, meminta agar Ariesman membayar denda Rp250 juta subsider 6 bulan penjara.