Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jamu Diusulkan Masuk Kurikulum Sekolah

Kompas.com - 30/08/2016, 18:23 WIB
Kompas TV Peternak Ini Rajin Beri Jamu & Pijatan untuk Sapi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengenalan jamu sebagai industri berbasis budaya Indonesia diusulkan masuk kurikulum sekolah.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Kadin bidang Industri Berbasis Budaya Putri Kusuma Wardani.

"Tak kenal maka tak sayang. Makanya pengenalan manfaat jamu di Indonesia bisa dimulai sejak Sekolah Dasar, sehingga jamu tidak dipandang sebelah mata sebagai pengobatan," ujar Putri di Jakarta, Selasa (30/8/2016).

Putri menyampaikan, pengenalan tentang jamu bisa dimulai dari mengenal tumbuh-tumbuhan yang bisa dimanfaatkan sebagai jamu-jamuan, seperti kunyit, jahe dan temu lawak pada tingkat SD, SMP hingga SMA.

Pada tingkat perguruan tinggi, lanjut Putri, ia mengharapkan terdapat mata kuliah yang membahas lebih dalam soal manfaat jamu bagi penyembuhan manusia.

"Jika ambil jurusan farmasi atau kedokteran, paling tidak ada dua SKS yang membahas soal khasiat jamu," ungkap Putri.

Ke depan, Putri bercita-cita agar jamu masuk ke berbagai rumah sakit sebagai bagian dari proses pengobatan, seperti yang sudah dilakukan di Tiongkok dan India.

Menurut Putri, pasien di rumah sakit yang beroperasi di Tiongkok akan ditawarkan dua pilihan dalam menjalani pengobatannya, secara modern atau tradisional.

"Kita bercita-cita ingin seperti negara lain yang memiliki ramuan alam yang dapat dimanfaatkan untuk kesehatan," tukasnya.

Saat ini, Putri menambahkan, satu rumah sakit di Jakarta sudah menggunakan jamu sebagai salah satu proses pengobatan, yaitu Rumah Sakit Dharmais.

Rumah sakit kanker tersebut menggunakan suntikan yang mengandung kunyit putih dari Jepang sebagai pengobatan kanker, dengan harga Rp 3 juta sekali suntik.

"Jika tidak ingin disuntik, mereka juga menyediakan jamu kunyit putih yang bisa diminum," pungkas Putri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com