Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Profil Tiga Hakim Agung Hasil Pilihan Komisi III DPR

Kompas.com - 30/08/2016, 17:24 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi III DPR memilih tiga calon Hakim Agung Mahkamah Agung (MA) untuk menjadi Hakim Agung, Selasa (30/8/2016).

Mereka adalah Ibrahim (perdata), Panji Widagdo (perdata), dan Edi Riadi (agama). Pemilihan ketiganya disepakati 10 perwakilan fraksi di Komisi III.

"Berdasarkan hasil rapat, melalui musyawarah mufakat, kami diskusikan kapasitas dan kapabilitasnya," ujar Wakil Ketua Komisi III Desmond Junaidi Mahesa di Kompleks Parlemen, Selasa sore.

"Banyak pertimbangan dari 10 fraksi. Akhirnya disepakati tiga nama, pada saat tiga nama digulirkan, kami sepakat ketiganya dipilih," kata dia.

(Baca: Komisi III DPR Loloskan Tiga Hakim Agung MA)

Berikut profil tiga hakim agung terpilih dikutip dari situs resmi komisiyudisial.go.id:

1. Ibrahim, Dr., S.H., M.H., LL.M

Tempat,Tanggal Lahir: Bone, 25 November 1962
Profesi: Dosen
Instansi: Fak. Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar
Bidang Kompetensi: Perdata
Pengusul: Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar

RIWAYAT PENDIDIKAN:

S1: 1986, Hukum Universitas Hasanudin Makassar
S2: 1. 1995, Hukum Universitas Padjadjaran Bandung; 
      2. 1998, Hukum Groningen The Netherlands
S3: 2006, Hukum Universitas Padjadjaran Bandung

RIWAYAT PENGALAMAN PEKERJAAN:

1987-Sekarang: Dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar
2002-Sekarang: Dosen Luar Biasa Program. Pasca Sarjana Universitas Jenderal Soedirman
2005-2010: Anggota Komisi Banding Merek
2010-2015: Anggota Komisi Yudisial RI

2. Panji Widagdo, H., S.H., M.H.

Tempat, Tanggal Lahir: Surakarta, 26 Juni 1957
Profesi: Hakim Tinggi
Jabatan: Wakil Ketua
Instansi: Pengadilan Tinggi Mataram
Pengusul: Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

RIWAYAT PENDIDIKAN:

Halaman:


Terkini Lainnya

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com