Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Temui Xi Jinping, Bahas Laut China Selatan dan Natuna

Kompas.com - 29/08/2016, 17:57 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo dijadwalkan menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Xi Jinping di Hangzhou, Provinzi Zhejiang, Jumat (2/9/2016).

Topik seputar perairan Natuna dan Laut China Selatan jadi salah satu bahasan kedua Kepala Negara itu.

"Saya kira, isu Laut China Selatan pasti akan muncul (dalam pertemuan bilateral)," ujar Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Kompleks Istana Presiden Jakarta, Senin (29/8/2016).

Meski demikian, Retno belum mau menjelaskan ke arah mana pembahasan mengenai perairan Natuna serta Laut Tiongkok Selatan itu.

(Baca: China Beri Sinyal Positif Terkait Pembahasan "Code of Conduct" di Laut China Selatan)

Sebab, format pertemuan bilateral itu cair dan mengedepankan interaksi masing-masing.

Namun, Retno menegaskan, Indonesia sudah sepakat dan jelas bahwa perairan Natuna merupakan wilayah perairan konstitusional Indonesia.

Posisi Indonesia tentang Laut Tiongkok Selatan pun sama, yakni mendukung perdamaian dan penghormatan terhadap hukum internasional.

"Buat Indonesia, its very clear, tidak ada overlapping di dalam hak-hak maritim," tegas Retno.

Bahkan, meski Pemerintah China sempat mengklaim bahwa ada perairan Natuna yang masuk ke dalam area pemancingan tradisional Tiongkok, Retno menegaskan hukum internasional tidak mengatur soal hal itu.

(Baca: Soal Laut China Selatan, Indonesia Tegaskan Jaga Perdamaian dan Stabilitas Kawasan)

"Itu kan istilahnya mereka (Tiongkok) saja. Tapi saya kira dari pihak Tiongkok sudah memahami posisi Indonesia," ujar Retno.

Selain soal Natuna dan Laut Tiongkok Selatan, lanjut Retno, pertemuan bilateral Jokowi dan Jinping akan lebih menitikberatkan pada kerjasama ekonomi.

Indonesia akan meneruskan komitmen kerja sama antara kedua negara.

Kompas TV Indonesia Kurang Dana Bangun Armada Laut?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com