Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hari Ini, Tim Gabungan Polri Minta Keterangan Mantan Kalapas Nusakambangan Terkait Freddy Budiman

Kompas.com - 29/08/2016, 08:31 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim gabungan pencari fakta bentukan Polri akan meminta keterangan mantan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan, Liberty Sitinjak, terkait testimoni Freddy Budiman.

Pemeriksaan akan dilakukan di Nusa Tenggara Timur karena saat ini Liberty menjabat sebagai Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM di NTT.

"Ya benar. Sebentar lagi akan bertemu di Kupang," ujar anggota tim gabungan, Hendardi kepada Kompas.com, Senin (29/8/2016).

Liberty akan dimintai keterangannya seputar pertemuan Freddy dengan Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar.

Dalam pertemuan dua tahun silam itu, Liberty turut hadir dalam pertemuan mereka.

"Tim ada 6 orang gabungan unsur internal dan eksternal," kata Hendardi.

Liberty sebelumnya sudah dimintai keterangan oleh tim independen dari Badan Narkotika Nasional.

Ia mengaku sempat ada petugas yang mengaku dari BNN mendatangi Lapas dan protes dengan pemasangan kamera CCTV yang ditujukan untuk mengawasi pergerakan Freddy Budiman.

Petugas BNN itu lalu mempersoalkan tentang pemasangan kamera pengawas yang dianggap tanpa koordinasi terlebih dulu.

Atas protes itu, Sitinjak mengaku tidak menggubrisnya. Liberty pun mengakui adanya tekanan yang diterimanya selama bertugas di sana, salah satunya dari Freddy.

Saat ditanya apakah dirinya pernah ditawari uang oleh Freddy, Sitinjak seolah membenarkannya.

"Hak dia (Freedy) menawarkan, hak saya menolak," kata dia.

Tim gabungan sebelumnya telah menyambangi Nusakambangan untuk memeriksa petugas lapas dan para terpidana yang menyaksikan pertemuan Freddy dengan Haris.

Salah satunya adalah John Kei, terpidana kasus pembunuhan.

Menurut John Kei, kata Hendardi, apa yang disampaikan Haris ke media sama persis dengan apa yang dikatakan Freddy dua tahun silam.

Tim gabungan juga telah memeriksa adik Freddy Budiman, Latief alias Johny Suhendar di lapas Salemba.

Latief diduga mengetahui informasi terkait apa yang diutarakan Freddy soal keterlibatan oknum polisi dalam peredaran narkoba.

Penyidik yang menangani kasus Freddy, baik di Polda Metro Jaya maupun Bareskrim Polri juga telah dimintai keterangan.

Termasuk dua penyidik polisi di Polda Metro Jaya yang telah diberhentikan dan dipidana karena terbukti membantu bisnis Freddy.

Kompas TV Video Freddy Budiman Diduga Berisi Nama Polisi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com