Mendagri Tunggu KPK Usut Dugaan Keterlibatan Dua Bupati dalam Kasus Nur Alam

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri RI Tjahjo Kumolo berharap Komisi Pemberantasan Korupsi bisa mengusut lebih lanjut terkait adanya dugaan keterlibatan Bupati Buton dan Bupati Bombana dalam kasus pemberian izin tambang di Sulawesi Tenggara.

Kedua bupati tersebut diduga ikut merekomendasikan penerbitan izin pertambangan nikel kepada Gubernur Sultra Nur Alam.

"Nanti harus dibuktikan. Kan area tambang di daerah tingkat II pasti melibatkan Bupati. Ya kami prihatin-lah," ujar Tjahjo saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (25/8/2016).

Sementara itu, Tjahjo mengaku belum mengambil tindakan apapun terkait penetapan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam sebagai tersangka oleh KPK.

Tjahjo mengatakan, pemerintah pusat akan menunggu keputusan hukum tetap dari pengadilan sebelum mengambil tindakan pencopotan dari jabatan.

Dia pun meminta asas praduga tidak bersalah tetap dikedepankan meski KPK telah menetapkannya menjadi tersangka dan memiliki alat bukti yang cukup kuat.

"Kita harus menjunjung praduga tidak bersalah, walaupun KPK menetapkan jadi tersangka dan sudah memiliki alat bukti yang cukup kuat. Sekarang kami masih menunggu keputusan hukum tetap," ucapnya.

KPK menetapkan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam sebagai tersangka. (Baca: KPK Tetapkan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam sebagai Tersangka)

Nur Alam diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dalam pemberian izin pertambangan nikel di dua kabupaten di Sultra selama 2009 hingga 2014.

"Penyidik menemukan dua alat bukti dan sedang diperbanyak, dan menetapkan NA, Gubernur Sultra, sebagai tersangka, dengan penyalahgunaan wewenang untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi," ujar Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (23/8/2016).

(Baca: KPK Sebut Penggeledahan Kantor Gubernur Sultra Terkait Izin Pertambangan)

Menurut Syarif, penyalahgunaan wewenang dilakukan dengan menerbitkan SK Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan dan Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi.

Selain itu, penerbitan SK Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Anugrah Harisma Barakah (AHB), selaku perusahaan yang melakukan penambangan nikel di Kabupaten Buton dan Bombana, Sulawesi Tenggara.

"Diduga, penerbitan SK dan izin tidak sesuai aturan yang berlaku, dan ada kick back yang diterima Gubernur Sultra," kata Syarif.

Nur Alam disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.