Gubernur Sultra Jadi Tersangka, Zulkifli Akui Sudah Lama Tak Berkomunikasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengatakan partainya akan terus memantau proses hukum yang berjalan terhadap Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Nur Alam yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ia tak berkomentar banyak soal sosok Nur Alam. Zulkifli mengatakan dirinya sudah lama tak berkomunikasi dengan Nur Alam.

"Saya sudah agak lama tidak komunikasi," tutur Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/8/2016).

Saat ditanyakan, apakah kasus yang menjerat Nur Alam akan membuatnya dipecat sebagai kader partai, Zulkifli menegaskan partainya masih akan melihat proses hukum yang berjalan.

"Kami lihat dulu. Kamu kok senang banget orang kena musibah?" ujarnya kepada wartawan.

(Baca: KPK Tetapkan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam sebagai Tersangka)

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno sebelumnya menilai bahwa Nur Alam merupakan salah satu kader terbaik PAN. Pasalnya, Nur Alam terbilang berhasil membangun Sultra.

"Pak Nur Alam adalah kader PAN yang berhasil membangun Sultra (Sulawesi Tenggara), dan beliau adalah salah satu kader terbaik PAN. Oleh karena itu kita pasti prihatin," kata Eddy.

Nur Alam telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia diduga menyalahgunakan wewenang dalam memberi izin pertambangan nikel di dua kabupaten di Sultra selama 2009 hingga 2014.

"Penyidik menemukan dua alat bukti dan sedang diperbanyak, dan menetapkan NA, Gubernur Sultra, sebagai tersangka, dengan penyalahgunaan wewenang untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi," ujar Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (23/8/2016).

(Baca: Kejagung Sempat Selidiki Dugaan Rekening Gendut Gubernur Sulawesi Tenggara, tetapi Dihentikan)

Menurut Syarif, penyalahgunaan wewenang dilakukan dengan menerbitkan SK Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan dan Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi.

Selain itu, penerbitan SK Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Anugrah Harisma Barakah (AHB), selaku perusahaan yang melakukan penambangan nikel di Kabupaten Buton dan Bombana, Sulawesi Tenggara.

"Diduga, penerbitan SK dan izin tidak sesuai aturan yang berlaku, dan ada kick back yang diterima Gubernur Sultra," kata Syarif.

Nur Alam disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.