Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

RI Merdeka 71 Tahun, Wapres Kalla Sebut Baru Urusan Sandang yang Beres

Kompas.com - 23/08/2016, 14:44 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Indonesia pada 17 Agustus 2016 lalu merayakan hari ulang tahunnya ke-71. Sejak merdeka pada 1945, baru sedikit persoalan kebutuhan masyarakat yang telah mampu diatasi pemerintah.

Hal itu disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat membuka Rapat Kerja Nasional Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2016 di Kantor BPKP Pusat, Selasa (23/8/2016).

Kalla mengatakan, secara sederhana, Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto membagi kebutuhan masyarakat ke dalam tiga kelompok, yaitu sandang, pangan, dan papan.

"Setelah mengevaluasi, pertanyaan besarnya ialah, dari tiga masalah pokok ini baru satu yang selesai, baru sandang," ucap Kalla.

Masalah di sektor pangan, diakui Kalla, hingga kini juga belum mampu diselesaikan dengan baik oleh pemerintah.

Masih banyaknya bahan pangan impor, serta tingginya harga pangan, menjadi salah satu persoalan yang harus dihadapi dewasa ini.

Di sisi lain, pemenuhan papan atau tempat tinggal bagi masyarakat kurang mampu masih belum merata. Akibatnya, tidak sedikit kawasan kumuh yang hingga kini masih berdiri bahkan di kota besar seperti Jakarta.

"Kita bicara papan di belakang sini begitu banyak daerah-daerah yang kumuh. Itu merupakan sisa dan tanggung jawab kita semua," ujarnya.

"Saya juga bertanggung jawab, (karena) sudah hampir delapan tahun ada di pemerintahan," ucap Kalla.

"(Persoalan itu) tidak terjadi lagi di Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, yang urusan sandang pangannya sudah selesai, papannya mungkin masih," kata dia.

Selain tiga kebutuhan pokok itu, ia menambahkan, ada kebutuhan lain yang juga harus dipenuhi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ketahanan di sektor energi.

"Apabila kita bicara kebutuhan yang kedua, kita lebih ketinggalan lagi. Kenapa negara sekaya ini bisa ketinggalan," ujarnya.

Kalla menambahkan, banyaknya persoalan yang belum rampung, disebabkan lantaran kesalahan di dalam pengambilan kebijakan. Salah satunya kebijakan di bidang keuangan.

Dampak terbesar yang dirasakan yaitu krisis ekonomi 1998 silam. Di samping juga banyaknya kasus korupsi saat itu.

"Sehingga kemajuan kita tertatih-tatih dibanding banyak negara lain, di sekitar saja. Sehingga kebutuhan pokok saja masih ketinggalan," ujarnya.

Kompas TV Tingkat Kemiskinan di Indonesia Memprihatinkan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

Nasional
PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

Nasional
KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

Nasional
MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

Nasional
Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Nasional
TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

Nasional
Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com