Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapolri Pastikan Tak Ada Lagi Suku Uighur di Kelompok Santoso

Kompas.com - 18/08/2016, 09:51 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian mengatakan, seorang suku Uighur yang tewas dalam baku tembak pada Rabu (17/8/2016) kemarin merupakan warga asing terakhir di kelompok Santoso.

Berdasarkan hasil identifikasi, orang tersebut bernama Ibrohim, terduga teroris yang berstatus buronan.

(Baca: Sisa Anggota Kelompok Santoso Diduga Miliki Lima Senjata Serbu Buatan AS)

"Dulu ada enam, kemudian tinggal satu yang ini. Sekarang Uighur tidak ada lagi," ujar Tito di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Kamis (18/7/2016).

Tito mengatakan, lima orang Uighur sebelumnya ada yang ditangkap hidup-hidup, ada pula yang tewas dalam baku tembak.

Dengan demikian, kini anggota kelompok Santoso yang tersisa tinggal 14 orang. "Yang lainnya masih dikejar," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, kontak tembak terjadi di Poso pada Rabu (17/8/2016) pagi antara tim satgas Tinombala dan dua orang tak dikenal.

Satu orang ditemukan tewas ditembak, sementara seorang lagi melarikan diri.

Menurut Kapolda Sulawesi Tengah Brigadir Jenderal (Pol) Rudy Sufahriadi, mulanya tim satgas mendapat informasi dari laporan intelijen bahwa ada lokasi dan pergerakan yang mencurigakan.

(Baca: Usai Baku Tembak, TNI-Polri Kejar Anak Buah Santoso yang Bawa Senjata M16)

Saat menyisir lokasi yang dilaporkan intelijen, tim melihat dua orang tak dikenal.

"Untuk memastikan siapa dua orang tersebut, aparat meneriakan sandi Operasi Tinombala, tapi malah dibalas dengan tembakan dan lemparan bom lontong dari dua OTK (orang tak dikenal) tersebut," kata Rudy.

Saat baku tembak mereda, aparat melakukan penyisiran di lokasi baku. Dari penyisiran tersebut, tim satgas menemukan satu orang tewas tertembak, berjenis kelamin laki-laki dan diduga suku Uigur. Sementara satu orang lain kabur.

Kompas TV 741 Brimob Akan Disebar di 4 Wilayah Poso
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Djoko Susilo PK Lagi, Ketua KPK Singgung Kepastian Hukum

Djoko Susilo PK Lagi, Ketua KPK Singgung Kepastian Hukum

Nasional
KPK Geledah Kantor PT Telkom dan 6 Rumah, Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

KPK Geledah Kantor PT Telkom dan 6 Rumah, Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

Nasional
Pembukaan Rakernas Ke-5 PDI-P Akan Diikuti 4.858 Peserta

Pembukaan Rakernas Ke-5 PDI-P Akan Diikuti 4.858 Peserta

Nasional
KPK Gelar 'Roadshow' Keliling Jawa, Ajak Publik Tolak Politik Uang

KPK Gelar "Roadshow" Keliling Jawa, Ajak Publik Tolak Politik Uang

Nasional
Bobby ke Gerindra padahal Sempat Bilang 'Insya Allah' Gabung Golkar, Mekeng: 'Nothing Special'

Bobby ke Gerindra padahal Sempat Bilang "Insya Allah" Gabung Golkar, Mekeng: "Nothing Special"

Nasional
PPP Disebut Tak Bisa Lolos Parlemen, Mardiono: Ketua KPU Bukan Pengganti Tuhan

PPP Disebut Tak Bisa Lolos Parlemen, Mardiono: Ketua KPU Bukan Pengganti Tuhan

Nasional
Soal Dapat Jatah 4 Kursi Menteri, Ketum PAN: Hak Prerogatif Prabowo

Soal Dapat Jatah 4 Kursi Menteri, Ketum PAN: Hak Prerogatif Prabowo

Nasional
Galang Dukungan di Forum Parlemen WWF Ke-10, DPR Minta Israel Jangan Jadikan Air Sebagai Senjata Konflik

Galang Dukungan di Forum Parlemen WWF Ke-10, DPR Minta Israel Jangan Jadikan Air Sebagai Senjata Konflik

Nasional
Alasan PDI-P Tak Undang Jokowi Saat Rakernas: Yang Diundang yang Punya Spirit Demokrasi Hukum

Alasan PDI-P Tak Undang Jokowi Saat Rakernas: Yang Diundang yang Punya Spirit Demokrasi Hukum

Nasional
Waketum Golkar Kaget Bobby Gabung Gerindra, Ungkit Jadi Parpol Pertama yang Mau Usung di Pilkada

Waketum Golkar Kaget Bobby Gabung Gerindra, Ungkit Jadi Parpol Pertama yang Mau Usung di Pilkada

Nasional
Pj Ketum PBB Sebut Yusril Cocok Jadi Menko Polhukam di Kabinet Prabowo

Pj Ketum PBB Sebut Yusril Cocok Jadi Menko Polhukam di Kabinet Prabowo

Nasional
Penerbangan Haji Bermasalah, Kemenag Sebut Manajemen Garuda Indonesia Gagal

Penerbangan Haji Bermasalah, Kemenag Sebut Manajemen Garuda Indonesia Gagal

Nasional
DKPP Didesak Pecat Ketua KPU dengan Tidak Hormat

DKPP Didesak Pecat Ketua KPU dengan Tidak Hormat

Nasional
JK Nilai Negara Harus Punya Rencana Jangka Panjang sebagai Bentuk Kontrol Kekuasaan

JK Nilai Negara Harus Punya Rencana Jangka Panjang sebagai Bentuk Kontrol Kekuasaan

Nasional
JK Respons Jokowi yang Tak Diundang Rakernas: Kan Bukan Lagi Keluarga PDI-P

JK Respons Jokowi yang Tak Diundang Rakernas: Kan Bukan Lagi Keluarga PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com