Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri Muhadjir Sebut Distribusi KIP Era Anies Baswedan Bermasalah

Kompas.com - 16/08/2016, 16:38 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengakui, distribusi Kartu Indonesia Pintar (KIP) saat era Anies Baswedan, bermasalah. Menurut dia, masih banyak fisik KIP yang belum sampai ke tangan siswa-siswi yang membutuhkan.

"Itu kan harus sampai ke tangan siswa di sekolah. Itu yang belum, belum banyak," ujar Muhadjir saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Selasa (16/8/2016).

Selain itu, ditemukan pula banyak KIP yang tidak cocok antara nama di fisik kartu dengan siswa-siswi yang dituju, nama di KIP nama orang dewasa hingga orang yang sudah meninggal mendapatkan KIP.

Bahkan, Muhadjir membenarkan ada temuan pembagian fisik KIP kosong. Artinya, kartu itu tidak dilengkapi dengan virtual account sehingga tidak dapat digunakan pemilik. Namun, mengingat banyaknya fisik KIP yang harus disalurkan kepada pelajar, Muhadjir menganggap hal itu biasa terjadi.

(Baca: Jokowi: Uang KIP Jangan Buat Beli Pulsa)

"Ada yang seperti itu. Tapi ya itu kan biasa. Namanya juga 17,9 juta anak (target KIP per tahun), jadi yang kayak gitu biasa," ujar Muhadjir.

Ia pun membantah bahwa KIP yang bermasalah berjumlah banyak.

"Tidak, tidak besarlah. Kami hanya perlu mengefektifkan saja, bisa kami atasi," ujar dia.

Muhadjir mengatakan, per tahun, kementeriannya menetapkan target pembagian 17,9 juta  KIP. Ia mengatakan, untuk tahun 2016 ini, sudah ada KIP yang dibagikan pada era Anies Baswedan. Ia tinggal menyelesaikan sisa distribusi.

"Kami sedang mempercepat distribusi KIP sesuai instruksi Presiden. Mudah-mudahan akhir tahun sudah selesai," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com