Wapres Bantah Rasionalisasi PNS Batal Dilaksanakan

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla membantah, jika program rasionalisasi jumlah pegawai negeri sipil (PNS) batal dilaksanakan. Program tersebut sebelumnya digagas oleh mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi.

Menurut Kalla, program rasionalisasi itu sampai saat ini masih terus berjalan. Namun, pengurangan itu dilakukan secara alami.

“Bukan tidak jadi, (tapi) tidak jadi di-cut sekaligus. Bertahap,” kata Wapres usai membuka kegiatan The 4th Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition 2016 di Jakarta Convention Center, Rabu (10/8/2016).

(Baca: Menteri PAN-RB: Rasionalisasi PNS Sudah Berjalan Otomatis)

Menurut Kalla, Presiden Joko Widodo sebelumnya telah menjelaskan jika tahun ini ada sekitar 120.000 PNS yang akan pensiun. Di sisi lain, pemerintah tetap membuka penerimaan PNS, meski dalam jumlah yang tidak sama dengan angka PNS yang pensiun.

“120.000 orang pensiun diganti 50.000 orang,” kata dia.

Menteri PAN-RB Asman Abnur sebelumnya menyatakan, tidak perlu ada kebijakan khusus terkait rasionalisasi jumlah PNS. Sebab, kebijakan rasionalisasi itu saat ini sudah berjalan secara otomatis.

“Sekarang kan pertumbuhan pegawai kita minus malah,” kata Asman, di Kantor Wapres, Jakarta, Selasa (9/8/2016).

(Baca: Ini Penjelasan Jokowi soal Rasionalisasi PNS)

Asman menjelaskan, selama ini ada kebijakan bahwa setiap ada dua PNS yang pensiun, maka akan digantikan oleh seorang PNS baru. Hal ini dinilai merupakan proses rasionalisasi PNS secara alami.

“Karena pertumbuhan yang kita lakukan sekarang adalah zero growth. Jadi kalau dua yang pensiun, nanti tahun depan kami hitung. Pensiunnya misalnya ada 150.000 orang, ya kami tentukan penerimaan enggak sampai 100 ribu,” ujar dia.