Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Tak Akan Usung Calon Kepala Daerah yang Elektabilitas Tinggi tapi Sombong

Kompas.com - 09/08/2016, 18:18 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa proses kelembagaan partai untuk menyiapkan calon pemimpin, termasuk calon kepala daerah, harus dipersiapkan dengan baik. 

PDI-P tidak akan mengusung calon kepala daerah hanya karena alasan elektabilitas yang tinggi.

"Menjadi calon kepala daerah bukan sekedar elektabilitas semata. Elektabilitas akan menciptakan kesombongan individual jika tidak disertai pemahaman watak kepemimpinan yang merakyat, rendah hati, dan menyatukan," kata Hasto dalam keterangan tertulisnya, Selasa (9/8/2016).

Hasto menambahkan, calon yang akan diusung partainya harus melewati kaderisasi yang matang.

Calon tersebut harus melalui tahapan assesment kepemimpinan oleh ahli psikologi, fit and proper, dan sekolah para calon kepala daerah. 

"Untuk itulah PDI Perjuangan terus memperbaiki diri dan menerima kritik sebagai proses koreksi untuk terus memperbaiki diri. Sebab di tangan partailah proses kaderisasi kepemimpinan secara sistemik terus dijalankan," ujar dia.

Selain harus melalui proses kaderisasi, menurut Hasto, para kepala daerah yang diusung PDI-P dan memenangkan kontestasi juga harus membagi keberhasilannya dengan para kepala daerah lain.

Kerja sama antar kepala daerah itu bersifat wajib sebagai pelaksanaan konsepsi pembangunan nasional semesta berencana (PNSB).

"Kerja sama tersebut difokuskan untuk membuktikan bahwa ekonomi berdikari bisa dimulai dari sektor pertanian, peternakan, keuangan, dan berbagai kerja sama strategis untuk menggerakan ekonomi kerakyatan," kata Hasto.

Kompas TV 7 Parpol Berkoalisi untuk Lawan Koalisi Ahok?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com