Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Strategi Imigrasi Cegah Pergerakan Teroris

Kompas.com - 09/08/2016, 12:28 WIB
Kris R Mada

Penulis

BATAM, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Imigrasi Ronny F Sompie mengatakan, Keimigrasian bisa berperan untuk mencegah pergerakan para anggota kelompok teror.

Selama ini banyak WNI bergabung dengan berbagai kelompok teror di negara lain.

Selain itu, tak sedikit pula WNA yang bergabung dengan kelompok teror di Indonesia.

“Layanan keimigrasian punya sistem berlapis untuk mencegah,” ujar Ronny, Senin (8/8/2016) malam, di Batam, Kepulauan Riau.

Ditjen Imigrasi bekerja sama dengan lembaga setara di negara-negara lain untuk saling bertukar informasi soal orang yang dicurigai akan atau sudah bergabung kelompok teror.

WNA yang terdata dalam daftar merah, akan ditangkal saat akan masuk Indonesia.

Sementara, WNI yang dicurigai akan dicekal.

“Ada juga yang sudah di luar negeri lalu dipulangkan seperti dari Singapura beberapa waktu lalu,” ujar Ronny.

Pencegahan berlapis juga dilakukan sejak pengajuan permohonan paspor.

Oleh karena itu, Ronny berharap masyarakat memaklumi jika pemohon paspor harus melewati pemeriksaan rinci.

“Tidak ada maksud mempersulit. Justru ini demi keamanan semua,” kata dia.

Namun, Ditjen Imigrasi tidak bisa serta merta mencegah apalagi sampai mencabut paspor WNI.

Pencegahan atau pencekalan seseorang yang terindikasi menjadi anggota kelompok teror harus atas permintaan pihak lain.

“Untuk WNI, harus ada permintaan dari kepolisian, BNPT, ada lembaga berwenang lain. Untuk warga asing, berdasarkan informasi dari negara lain,” ujar Ronny.

Ditjen Imigrasi, lanjut Ronny, tidak bisa seperti otoritas Malaysia yang mencabut paspor sejumlah warga negaranya karena terbukti bergabung dengan kelompok teror.

Baru-baru ini, puluhan warga Malaysia dicabut paspornya karena terindikasi kuat bergabung dengan kelompok teror.

“Indonesia punya aturan hukum sendiri,” kata dia. (RAZ)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar: Tidak Ada Urgensi Merevisi UU Kementerian Negara

Pakar: Tidak Ada Urgensi Merevisi UU Kementerian Negara

Nasional
Mesin Pesawat yang Ditumpanginya Sempat Terbakar Saat Baru Terbang, Rohani: Tidak Ada yang Panik

Mesin Pesawat yang Ditumpanginya Sempat Terbakar Saat Baru Terbang, Rohani: Tidak Ada yang Panik

Nasional
Prabowo Berharap Bisa Tinggalkan Warisan Baik Buat Rakyat

Prabowo Berharap Bisa Tinggalkan Warisan Baik Buat Rakyat

Nasional
Bertemu David Hurley, Jokowi Ingin Perkuat Pengajaran Bahasa Indonesia di Australia

Bertemu David Hurley, Jokowi Ingin Perkuat Pengajaran Bahasa Indonesia di Australia

Nasional
Pemerintah Diminta Kejar Target Pembangunan 25 Sabo Dam di Aliran Sungai Gunung Marapi

Pemerintah Diminta Kejar Target Pembangunan 25 Sabo Dam di Aliran Sungai Gunung Marapi

Nasional
Prabowo 'Tak Mau Diganggu' Dicap Kontroversi, Jubir: Publik Paham Komitmen Beliau ke Demokrasi

Prabowo "Tak Mau Diganggu" Dicap Kontroversi, Jubir: Publik Paham Komitmen Beliau ke Demokrasi

Nasional
JPPI: Meletakkan Pendidikan Tinggi sebagai Kebutuhan Tersier Itu Salah Besar

JPPI: Meletakkan Pendidikan Tinggi sebagai Kebutuhan Tersier Itu Salah Besar

Nasional
Casis yang Diserang Begal di Jakbar Masuk Bintara Polri lewat Jalur Khusus

Casis yang Diserang Begal di Jakbar Masuk Bintara Polri lewat Jalur Khusus

Nasional
Polri Buru Dalang 'Illegal Fishing' Penyelundupan Benih Lobster di Bogor

Polri Buru Dalang "Illegal Fishing" Penyelundupan Benih Lobster di Bogor

Nasional
Sajeriah, Jemaah Haji Tunanetra Wujudkan Mimpi ke Tanah Suci Setelah Menanti 14 Tahun

Sajeriah, Jemaah Haji Tunanetra Wujudkan Mimpi ke Tanah Suci Setelah Menanti 14 Tahun

Nasional
BPK Periksa SYL soal Dugaan Auditor Minta Rp 12 M

BPK Periksa SYL soal Dugaan Auditor Minta Rp 12 M

Nasional
UKT Meroket padahal APBN Pendidikan Rp 665 T, Anggota Komisi X DPR: Agak Aneh...

UKT Meroket padahal APBN Pendidikan Rp 665 T, Anggota Komisi X DPR: Agak Aneh...

Nasional
Dewas KPK Akan Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Pekan Depan

Dewas KPK Akan Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Pekan Depan

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara, Pakar: Tidak Salah kalau Menduga Terkait Bagi-bagi Jabatan, jika...

Revisi UU Kementerian Negara, Pakar: Tidak Salah kalau Menduga Terkait Bagi-bagi Jabatan, jika...

Nasional
Pembangunan Tol MBZ yang Dikorupsi Menyimpan Persoalan, Beton di Bawah Standar, dan Lelang Sudah Diatur

Pembangunan Tol MBZ yang Dikorupsi Menyimpan Persoalan, Beton di Bawah Standar, dan Lelang Sudah Diatur

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com