Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Golkar Dukung Capres Jokowi 2019, Strategi Cantik Kepemimpinan Setya Novanto"

Kompas.com - 01/08/2016, 13:13 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Golkar telah mendeklarasikan dukungannya kepada Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon Presiden RI pada Pemilu Presiden 2019.

Terkait langkah itu, pengamat Politik Para Syndicate Toto Sugiarto menilai, dukungan tersebut merupakan manuver politik guna mendapatkan kembali simpati publik dan simpatisan setelah konflik internal.

Menurut dia, konflik yang terjadi lebih dari setahun itu menyebabkan para simpatisan berpaling ke berbagai partai lainnya, terutama PDI Perjuangan.

"Ini strategi cantik kepemimpinan Setnov (Setya Novanto, Ketua Umum Golkar)," kata Toto saat dihubungi, Senin (1/8/2016).

(baca: Golkar Resmi Deklarasikan Dukungan untuk Jokowi pada Pilpres 2019)

Menurut Toto, Setya telah memperhitungkan segala hal hingga akhirnya memutuskan memberi dukungan terhadap Jokowi. Di sisi lain, manuver ini akan merugikan PDI-P.

"Partai Golkar akan mendapat simpati publik, bahkan pendukung baru. Pendukung baru ini diharapkan datang dari pendukung Jokowi yang berasal dari simpatisan partai lain, terutama PDI-P," kata dia.

(baca: Jokowi Tolak Tanggapi Dukungan Golkar untuk Pilpres 2019)

Sebelumnya, deklarasi dukungan Golkar terhadap Jokowi disampaikan langsung oleh Ketua DPP Partai Golkar Yorrys Raweyai, pada penutupan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Golkar 2016.

Sedangkan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto mengatakan, keputusan itu diambil secara bulat setelah mendengarkan aspirasi ketua-ketua DPD dan masukan dewan pembina pada Rapimnas 2016.

 

Beberapa alasan Partai Golkar mendukung Jokowi antara lain karena Jokowi dianggap memiliki kebijakan yang sejalan dengan visi kesejahteraan tahun 2045 Partai Golkar yang menjadikan pembangunan ekonomi, terutama infrastruktur menjadi prioritas kebijakan.

(baca: Dukungan Golkar ke Jokowi dan "Kutukan" Kursi RI 1...)

Partai Golkar juga menilai pencapaian pembangunan yang ditunjukan pemerintahan Jokowi selama dua tahun terakhir cukup berhasil.

Selain itu, popularitas Jokowi juga menjadi pertimbangan bagi Golkar untuk mendukung mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Kompas TV Golkar Usung Jokowi Jadi Capres 2019
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com