Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dukungan Golkar ke Jokowi dan "Kutukan" Kursi RI 1...

Kompas.com - 30/07/2016, 07:55 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Keputusan Partai Golkar untuk mendukung Joko Widodo pada Pemilu Presiden 2019 dinilai kembali membuktikan tak ada kader mumpuni di partai berlambang pohon beringin tersebut yang mempunyai elektabilitas dan kapabilitas untuk menjadi presiden.

Sejak kekuasaan presiden kedua RI, Soeharto, runtuh pada 1998 dan digantikan Habibie sampai 1999, Golkar selalu gagal mengantarkan kader terbaiknya untuk menjadi orang nomor satu di negeri ini.

Pada Pemilihan Presiden 2004, pasangan yang diusung Golkar, Wiranto-Salahuddin Wahid, tidak lolos putaran pertama.

Dalam pilpres pertama yang langsung dipilih oleh rakyat ini, Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla keluar menjadi pemenang.

Kalla memang berstatus kader Golkar dan terpilih menjadi ketua umum setelahnya. Namun, posisinya hanya sebagai wakil presiden.

Pada Pilpres 2009, Kalla mencoba peruntungan maju sebagai calon presiden dari Golkar, berpasangan dengan Wiranto yang sudah mendirikan Partai Hanura.

Namun, pasangan ini kalah dari SBY yang kali ini berpasangan dengan Boediono. Golkar tak hanya gagal meraih kursi presiden, tetapi juga wakil presiden.

Pada Pemilu 2014, Golkar bahkan gagal untuk mengusung kadernya sebagai calon presiden atau wakil presiden.

Golkar merelakan diri mengusung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa. Padahal, perolehan suara Golkar pada pemilu legislatif lebih besar dari Gerindra dan PAN.

Namun, pasangan Prabowo-Hatta juga harus bertekuk lutut kepada pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Kini, jauh sebelum pertarungan Pilpres 2019 dimulai, Golkar seakan sudah menyerah dan mengakui kekalahannya dengan memutuskan mendukung Jokowi yang merupakan kader PDI-P sebagai capres 2019.

(Baca: Golkar Resmi Deklarasikan Dukungan untuk Jokowi pada Pilpres 2019)

Padahal, jika menilik pada perolehan suara, Golkar bukanlah partai kecil. Setelah menjadi runner-up dan kalah oleh PDI-P pada Pileg 1999, Golkar berhasil bangkit dan memenangi Pileg 2004.

Pada Pileg 2009 dan 2014, Golkar juga kembali menempati urutan nomor dua. Namun, prestasi Golkar di kancah pilpres berbanding terbalik dengan hasil itu.

Sebagai perbandingan, Partai Demokrat yang pada Pileg 2004 hanya menempati urutan kelima dengan 7,45 persen bisa mengantarkan SBY sebagai presiden dengan berkoalisi dengan sejumlah partai lain.

Kutukan kursi RI 1

Pengamat politik dari Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago, menilai, pasca-reformasi, kader Golkar layaknya dikutuk untuk tidak dapat menduduki kursi RI-1.

Namun, Pangi menilai, kegagalan Golkar ini bukan tanpa sebab. Ketidakmampuan Golkar melakukan kaderisasi menjadi faktor utamanya.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Nasional
Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Nasional
Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Nasional
Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Nasional
Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Nasional
“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com