Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dukungan Golkar ke Jokowi dan "Kutukan" Kursi RI 1...

Kompas.com - 30/07/2016, 07:55 WIB
Ihsanuddin

Penulis

Saat Orde Baru berjalan selama 32 tahun, Golkar terlalu bergantung dengan sosok Soeharto sehingga tak memikirkan kaderisasi yang sejatinya harus dilakukan oleh semua partai.

Pada era reformasi, Golkar juga masih terlalu bergantung dengan pemerintah yang berkuasa.

Meski kalah dalam pilpres, Golkar selama dua periode merapat sebagai koalisi pemerintahan SBY dan kini merapat ke Jokowi. Alhasil, kaderisasi di Golkar juga tidak berjalan maksimal.

"Ini menjadi evaluasi terhadap perjalanan Partai Golkar, kadernya belum ada yang mampu menjadi presiden. Ada yang salah dengan sistem kaderisasi Partai Golkar," kata Pangi, Jumat (29/7/2016).

Pangi pun menilai, Golkar kini tengah memainkan peran yang sama dengan mendeklarasikan dukungan ke Jokowi pada 2019.

Golkar, kata dia, ingin memastikan untuk tetap mendapat kekuasaan pada 2019 mendatang, meski bukan menduduki posisi kepala negara.

(Baca juga: Sekjen PPP Sebut Golkar Manfaatkan Elektabilitas Jokowi)

Ia menduga Partai Golkar hanya membidik posisi wapres dan sejumlah menteri dan posisi lain di pemerintahan.

"Sangat disayangkan partai sebesar Golkar tidak menentukan konstelasi politik nasional, belum berhasil menjadi partai penentu dan berhasil mengantar kader terbaiknya menjadi Presiden," ucap Pangi.

Sesuai slogan "karya kekaryaan", sejak berdiri pada 1964, Golkar memang selalu dituntut untuk berkarya di dalam pemerintah.

"Namun, sebagai parpol yang pernah berkuasa selama 32 tahun, tak berhasratkah Golkar untuk menempatkan kadernya sendiri menuju kursi RI 1?" ujar Pangi.

Kompas TV Rapimnas Tentukan Arah Dukungan di Pilpres?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Nasional
Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Nasional
Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com