Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Anggap Sombong Pengusaha yang Tak Mau Pakai "Tax Amnesty"

Kompas.com - 21/07/2016, 12:11 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta agar pengusaha memanfaatkan program pengampunan pajak atau tax amnesty yang telah disepakati antara pemerintah dan DPR.

Menurut Kalla, program tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah untuk melindungi pengusaha yang masih memiliki masalah dengan urusan pajaknya.

"Kalau tidak mau pakai, artinya sombong. Pemerintah sudah kasih kesempatan," kata Kalla saat menghadiri sosialisasi UU Pengampunan Pajak di hadapan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (21/7/2016).

Kalla mengatakan, pengampunan pajak yang diberikan pemerintah kepada para pengusaha merupakan kesempatan langka. Belum tentu langkah serupa akan diberikan dalam kurun waktu dekat.

 

(Baca: Ada Upaya Singapura Jegal "Tax Amnesty", Ini Kata Kemenkeu)

Pemerintah sebelumnya pernah menerapkan pengampunan, yaitu saat mengatasi kelompok Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Saat itu, pemerintah berjanji tidak akan menghukum anggota gerakan separatis tersebut asal mematuhi apa yang disyaratkan pemerintah.

"Diberikan amnesti kepada ribuan orang yang semestinya dipenjara, tetapi ada satu syaratnya, 'eh itu senjata yang kau bawa serahkan, maafin kalian'. Jadi, mereka setor senjata, setor senjata, aman,” kata dia.

 

(Baca: "Tax Amnesty" Diganggu Singapura dan Digugat di MK, Apindo Siap Pasang Badan)

Untuk program pengampunan pajak, ada beberapa ketentuan besaran pajak yang harus dibayarkan oleh pengusaha jika ingin diberi pengampunan. Aturan itu telah diatur di dalam UU Pengampunan Pajak.

JK menambahkan, pemerintah sengaja menerapkan tax amnesty pada tahun ini. Sebab, pada tahun 2018, sudah diterapkan sistem perbankan terbuka dunia.

(Baca: Jokowi: Saya Tahu Banyak yang Simpan di Swiss, Singapura)

Dengan sistem tersebut, apabila ada pengusaha yang tidak membayar pajak, mereka dapat diburu layaknya teroris.

"Yang namanya sistem terbuka itu seperti itu. Oh, ada uang di sini, di Swiss, dari mana asalnya, oh dari Indonesia, tidak bayar pajak, ah ditangkap. Ini jadinya. Jadi, ini kemurahan pemerintah agar kita tidur enak," kata dia.

Kompas TV Pengampunan Pajak Akan Dimulai Senin Depan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com