Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Anggap Sombong Pengusaha yang Tak Mau Pakai "Tax Amnesty"

Kompas.com - 21/07/2016, 12:11 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta agar pengusaha memanfaatkan program pengampunan pajak atau tax amnesty yang telah disepakati antara pemerintah dan DPR.

Menurut Kalla, program tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah untuk melindungi pengusaha yang masih memiliki masalah dengan urusan pajaknya.

"Kalau tidak mau pakai, artinya sombong. Pemerintah sudah kasih kesempatan," kata Kalla saat menghadiri sosialisasi UU Pengampunan Pajak di hadapan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (21/7/2016).

Kalla mengatakan, pengampunan pajak yang diberikan pemerintah kepada para pengusaha merupakan kesempatan langka. Belum tentu langkah serupa akan diberikan dalam kurun waktu dekat.

 

(Baca: Ada Upaya Singapura Jegal "Tax Amnesty", Ini Kata Kemenkeu)

Pemerintah sebelumnya pernah menerapkan pengampunan, yaitu saat mengatasi kelompok Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Saat itu, pemerintah berjanji tidak akan menghukum anggota gerakan separatis tersebut asal mematuhi apa yang disyaratkan pemerintah.

"Diberikan amnesti kepada ribuan orang yang semestinya dipenjara, tetapi ada satu syaratnya, 'eh itu senjata yang kau bawa serahkan, maafin kalian'. Jadi, mereka setor senjata, setor senjata, aman,” kata dia.

 

(Baca: "Tax Amnesty" Diganggu Singapura dan Digugat di MK, Apindo Siap Pasang Badan)

Untuk program pengampunan pajak, ada beberapa ketentuan besaran pajak yang harus dibayarkan oleh pengusaha jika ingin diberi pengampunan. Aturan itu telah diatur di dalam UU Pengampunan Pajak.

JK menambahkan, pemerintah sengaja menerapkan tax amnesty pada tahun ini. Sebab, pada tahun 2018, sudah diterapkan sistem perbankan terbuka dunia.

(Baca: Jokowi: Saya Tahu Banyak yang Simpan di Swiss, Singapura)

Dengan sistem tersebut, apabila ada pengusaha yang tidak membayar pajak, mereka dapat diburu layaknya teroris.

"Yang namanya sistem terbuka itu seperti itu. Oh, ada uang di sini, di Swiss, dari mana asalnya, oh dari Indonesia, tidak bayar pajak, ah ditangkap. Ini jadinya. Jadi, ini kemurahan pemerintah agar kita tidur enak," kata dia.

Kompas TV Pengampunan Pajak Akan Dimulai Senin Depan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com