Kocok Ulang Kabinet

Oleh: Abdillah Toha

Kocok ulang atau reshuffle kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla sudah menjadi bahan pergunjingan selama lebih dari lima bulan terakhir.

Kadang-kadang meninggi, kemudian hilang dan tenggelam oleh berita lain, tetapi kemudian muncul lagi, begitu terus. Belakangan makin santer dikabarkan reshuffle akan segera diumumkan pekan ini.

Berbagai spekulasi dan informasi bertebaran. Ada yang membuat perkiraan berdasarkan analisis performa menteri, ada juga yang menebar berita susunan baru kabinet dengan merekayasa promosi untuk tokoh-tokoh yang diharapkan pengikutnya bisa masuk jajaran kabinet.

Tertunda-tundanya kepastian perombakan kabinet ini tidak menguntungkan semua pihak. Moral pembantu presiden akan merosot, kalangan usaha dan swasta bisa menunda keputusan bisnisnya, politisi di partai politik dan DPR akan makin bermanuver, sedangkan keragu-raguan Presiden akan menurunkan wibawanya.

Jika terjadi perombakan kabinet bulan ini, maka ini adalah kocok ulang kedua dan format kabinet ketiga dalam waktu 19 bulan kabinet Jokowi-JK, sekaligus kemungkinankocok ulang terakhir karena setelah ini masa kepresidenan yang efektif akan tersisa hanya dua tahun sebelum tahun terakhir yang biasanya akan direcoki dengan persiapan pemilihan presiden berikutnya.

Artinya apa? Artinya, dengan sisa masa kepresidenan yang singkat dan berbagai pengalaman sebelum ini, sudah seharusnya tidak bisa lagi main coba-coba copot pasang sana-sini, tetapi harus ada keyakinan bahwa kabinet yang baru nanti adalah kabinet ideal di mata Presiden.

Kabinet yang benar-benar akan efektif membumikan kebijakan Presiden.

Harus diakui bahwa bagi seorang Jokowi yang bukan bos partai apa pun tidak mudah baginya untuk menyusun sebuah kabinet yang efektif, tetapi pada waktu bersamaan dapat meraih dukungan politik yang nantinya tidak akan mengganggu jalannya roda pemerintahan.

Unsur kompromi politik

Mau tidak mau, unsur kompromi politik tetap akan mewarnai keputusan Presiden. Apalagi sekarang dua anggota Koalisi Merah Putih yang tadinya beroposisi sudah pindah gelanggang dan mendukung pemerintah.

Tentunya semua itu ada harga yang harus ditebus Jokowi. Jika tidak ingin menambah portofolio kabinet, jatah partai pendukung pemula Jokowi akan dikurangi dan diisi oleh pendatang baru. Bahkan, porsi profesional independen pun bisa terancam.

Belum lagi perlunya tetap mempertahankan keseimbangan jender, asal daerah, agama, etnis, dan lain-lain.

Kesemuanya itu bisa jadipenyebab Presiden kita maju mundur dalam menetapkan susunan kabinet baru. Apakah memang harus demikian?