Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Tantangan KPI Menurut Komisioner Terpilih

Kompas.com - 20/07/2016, 19:47 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner terpilih Komisi Penyiaran Indonesia, Sudjarwanto Rahmat Muhammad Arifin, mengatakan, ada sejumlah tantangan besar yang akan dihadapi KPI.

Salah satunya tantangan itu adalah era digitalisasi televisi yang sudah di depan mata.

Selain itu, isu terkait bullying dan kekerasan seksual juga menjadi fokus KPI ke depan.

Sudjarwanto mengatakan, Komisi I berpesan agar KPI mampu mengawal konten siaran yang lebih baik.

"Jangan sampai acara-acara tidak bermutu dan tidak berguna untuk masyarakat itu masih mendominasi layar kaca kita," kata Sudjarwanto, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/7/2016).

Tantangan lainnya adalah kontribusi KPI dalam hal siaran politik. Dalam tiga tahun ke depan, akan diselenggarakan pemilu legislatif dan pemilu presiden serentak pada tahun 2019.

Pada tahun politik itu, kata dia, KPI diharapkan bersikap tegas terhadap lembaga penyiaran dan adil kepada semua kontestan politik.

"Tentunya ini akan jadi upaya maksimal," kata Sudjarwanto, yang juga menjabat komisioner KPI periode sebelumnya.

Seperti diberitakan, pada hari ini, DPR mengesahkan 9 komisioner terpilih KPI. Sembilan komisioner ini dipilih oleh Komisi I dari 27 calon yang mengikuti uji kelayakan dan kepatutan.

Kesembilan komisioner terpilih itu adalah:
1. Nuning Rodiyah 
2. Sudjarwanto Rahmat Muhammad Arifin 
3. Yuliandre Darwis 
4. Ubaidillah 
5. Dewi Setyarini
6. H Obsatar Sinaga 
7. Mayong Suryo Laksono 
8. Hardly Stefano Fenelon Pariela 
9. Agung Suprio

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Nasional
Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Nasional
Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Nasional
Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Nasional
Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Nasional
“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com