Alasan Politis, Kendala Pemerintah Belum Putuskan Penyelesaian Peristiwa 1965

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mengakui sangat berhati-hati dalam memutuskan penyelesaian perkara HAM berat, peristiwa 1965. Sebab, keputusan itu dapat berdampak pada goncangnya stabilitas politik.

"Ini soal stabilitas politik. Lihat saja dampak yang kemarin itu," ujar Ketua Panitia Pengarah Simposium Nasional Tragedi 1965 Agus Widjojo di Kompleks Istana Presiden, Rabu (28/7/2016).

Dampak kemarin yang dimaksud Agus, yakni saat Simposium Peristiwa 1965 dilaksanakan. Menurut Agus, momen tersebut sedikit banyak membuat politik nasional bergejolak.

(Baca: Putuskan soal Tragedi 1965, Pemerintah Masih Perlu Dengarkan Banyak Pihak)

Kini, pemerintah melalui tim di Kementerian Politik Hukum dan Keamanan masih terus mengkaji hasil simposium itu. Pemerintah belum memutuskan apa bentuk penyelesaian dari Peristiwa 1965 tersebut.

Saat ditanya mengapa keputusan itu terbilang lama dikeluarkan, Agus kembali mengatakan bahwa perkara itu merupakan perkara politis. Pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan dasar pun harus hati-hati.

"Ya politislah yang akan jadi pertimbangan untuk mengambil kebijakan pemerintah soal ini," ujar pria yang juga Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) ini.

(Baca: Simposium 1965 dan Anti-PKI, Jalan Berliku Menuju Rekonsiliasi)

Namun yang pasti, pemerintah telah membuat perkiraan-perkiraan keputusan itu. Sejumlah opsi dipertimbangkan mulai dari penyelesaian melalui yudisial, nonyudisial atau rekonsiliasi.

"Ya banyak masukan atau pertimbangan. Pilihan-pilihannya kan banyak. pandangan-pandangan orang banyak. Mau yudisial, nonyudisial, rekonsliasi dan lain-lain. Tinggal nanti dilihat saja apa keputusan tim ahli dari Kemenkopolhukam," ujar Agus.

Ia memperkirakan, pemerintah baru akan memutuskan perkara kasus 1965 ini pada akhir tahun 2016. 

"Mudah-mudahan akhir tahun ini sudah ada bayangan (apa keputusannya)," ujar Agus.