Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gali Pelajaran dari Peristiwa 1965

Kompas.com - 06/06/2016, 05:15 WIB

SINGAPURA, KOMPAS — Pembicaraan yang belakangan muncul terkait dengan peristiwa 1965 sebenarnya memiliki tujuan akhir yang relatif sama. Tujuan itu adalah mencari penyelesaian bersama sekaligus mengambil pelajaran dari peristiwa tersebut agar tak terulang di masa depan.

Namun, kurangnya komunikasi dan penarikan kesimpulan yang berlebihan terhadap kegiatan yang dimaksudkan untuk meneguhkan rekonsiliasi membuat polemik bermunculan terkait peristiwa 1965.

"Kini yang dibutuhkan adalah rasa saling percaya. Kita percayakan penyelesaian masalah ini kepada pemerintah," kata Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Letnan Jenderal (Purn) Agus Widjojo saat ditemui wartawan Kompas, M Hernowo, di sela-sela pertemuan keamanan Shangri-La Dialogue, di Singapura, Sabtu (4/6).

Agus yang adalah anak pahlawan revolusi Sutoyo Siswomiharjo merupakan ketua panitia pengarah Simposium 1965 yang digelar pertengahan April lalu. Oleh karena acara itu dinilai sejumlah kalangan berat sebelah, lalu muncul simposium "Mengamankan Pancasila dari Ancaman Kebangkitan Partai Komunis Indonesia dan Ideologi Lain". Letnan Jenderal (Purn) Kiki Syahnakri menjadi ketua dari simposium yang digelar 1 dan 2 Juni tersebut.

Masalah komunisme kemarin juga sempat ditanyakan kepada Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu. Saat itu, Menhan yang menjadi pembicara dalam sesi Making Defence Policy in Uncertain Policy di Shangri-La Dialogue ditanya oleh perwakilan dari Australia tentang apakah komunisme merupakan isu pertahanan di Indonesia dan menjadi ancaman ideologi di Tanah Air?

Atas pertanyaan itu, Ryamizard menegaskan tetap menghormati ideologi komunis. Namun, Indonesia harus mewaspadai PKI karena partai itu telah dua kali memberontak, yaitu pada 1948 dan 1965.

Agus menuturkan, Indonesia punya ingatan buruk tentang komunisme, PKI, dan bahaya latennya. Pemerintah selalu berupaya mencegah munculnya kembali bahaya PKI dan komunisme. Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 menyatakan ajaran komunisme dan PKI dilarang di Indonesia.

Dengan kondisi ini, lanjut Agus, jangan lagi ada pandangan ataupun keinginan untuk membangkitkan kembali PKI dan ideologinya di Indonesia.

Namun, Agus mengingatkan, generasi Indonesia yang lahir setelah tahun 1965 banyak yang melihat peristiwa 1965 sebagai akibat dari Orde Baru. Ini karena mereka hanya melihat peristiwa itu dalam rangkaian kejadian yang terjadi setelah 1 Oktober 1965.

***

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 5 Juni 2016, di halaman 2 dengan judul "Gali Pelajaran dari Peristiwa 1965".

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com