Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menyatakan Penyesalan kepada Korban Peristiwa 1965 Dinilai Hanya Timbulkan Polemik Baru

Kompas.com - 04/06/2016, 17:49 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Agum Gumelar, menilai bahwa tidak perlu ada pernyataan penyesalan, yang disampaikan pemerintah kepada keluarga korban peristiwa 1965.

Sebelumnya, Pada Simposium Tragedi 1965, Komnas HAM mengusulkan adanya pernyataan penyesalan yang disampaikan negara kepada korban, bukan kepada partai, organisasi, atau pelaku pemberontakan.

(Baca: Meski Muncul Pertentangan, Pemerintah Tetap Akan Tuntaskan Kasus 1965)

Menurut Agum, jika pernyataan itu disampaikan, maka dapat menimbulkan polemik baru.

"Enggak perlu itu," ujar Agum usai menyambangi Rumah duka Sabam Siagian di Jalan Anggur Barat II/2, Cipete Selatan, Jakarta Selatan, Sabtu (4/6/2016).

"Nanti ada pihak yang tidak puas terhadap pernyataan ini," lanjut Ketua umum DPP Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri (Pepabri) itu.

Terkait usulan rekonsiliasi yang mempertemukan kedua belah pihak, Agum mengatakan bahwa hal itu secara alami sudah terlaksana.

"Sekarang sudah tidak ada lagi eks-eks komunis dilarang berkegiatan. Katakanlah anak-anak komunis, cucu komunis sekarang sudah bisa, haknya sudah sama dengan masyarakat semua rata-rata. Hak politik, hak apa segala macam," tutur dia. 

"Jadi, rekonsiliasi sudah berjalan secara alami. Menurut saya enggak usah lagi dipermasalahkan," kata Agum.

(Baca juga: Komnas HAM Bantah Simposium 1965 Bangkitkan Komunisme)

Ia menambahkan, sebaiknya saat ini masyarakat bersama-sama menata hidup yang lebih baik dan membangun bangsa. Jangan ada lagi benih-benih konflik yang ditanamkan kepada generasi muda.

"Sudah ini kita keluarga besar, mereka adalah anak bangsa yang cinta kepada bangsanya dan kita pun begitu. Sudah sekarang melihat jauh ke depan masa depan bangsa. Jangan mewariskan benih-benih konflik kepada anak cucu kita. Ini yang paling penting," ujar Agum.

Kompas TV Kuburan Massal Korban 1965 Ada di Semarang
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Nasional
Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Nasional
Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-'bully'

Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-"bully"

Nasional
Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Nasional
Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Nasional
Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Nasional
Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Nasional
Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Nasional
Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Nasional
Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Nasional
Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Nasional
Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah 'Clear', Diserahkan pada Ketua Umum

Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah "Clear", Diserahkan pada Ketua Umum

Nasional
Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com