Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua DPR Desak Kemenhub Segera Verifikasi Terminal 3 Soekarno-Hatta

Kompas.com - 29/06/2016, 18:09 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Ade Komarudin mendesak agar pemerintah melalui Kementerian Perhubungan segera memverifikasi Terminal 3 di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang.

Ia menginginkan bandara tersebut dapat segera digunakan untuk rakyat.

"Sekarang masih ada masa kerja kok. Besok masih ada Kamis dan Jumat. Pergunakan waktu untuk verifikasi itu," kata Ade di sela kunjungannya ke Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Rabu (29/6/2016).

(Baca: Jonan Tegaskan Terminal 3 Soekarno-Hatta Belum Bisa Beroperasi)

Rabu siang, Ade mengunjungi Bandara Soekarno-Hatta sekaligus meninjau kesiapan Terminal 3. Setelah meninjau, ia melihat bahwa yang perlu diperbaiki oleh Angkasa Pura II ialah Air Traffic Control (ATC).

"Kan tinggal ATC. Teman-teman di sini sudah siap. Kenapa tidak, kalau kita bisa cepat kenapa kita perlambat?" tutur pria yang akrab disapa Akom itu.

Sementara itu, Direktur Utama Angkasa Pura II Budi Karya Sumadi mengatakan, pihaknya akan bekerja maksimal dalam mengelola bandara tersebut, khususnya Terminal 3.

(Baca: Kemenhub Paparkan Beberapa Aspek yang Belum Dilengkapi Terminal 3)

Pada dasarnya, kata Budi, Terminal 3 sudah siap, hanya tinggal ATC dan rekomendasi dari Kemenhub. Ia menyebutkan dalam satu atau dua minggu kendala tersebut akan dirampungkan.

"Kalau (pembangunan) kecil-kecil gini kan pasti ada," ujar Budi. "Amanah dari Pak Ketua untuk mengelola kami all out mempersembahkan untuk bangsa," kata dia.

Kompas TV Terminal 3 Soetta Ditunda
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Nasional
Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Nasional
Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Nasional
Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang 'Hoaks'

Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang "Hoaks"

Nasional
Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok 'Kepedasan' di Level 2

Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok "Kepedasan" di Level 2

Nasional
Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Nasional
Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Nasional
Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Nasional
May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

Nasional
Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Nasional
Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran 'Game Online' Mengandung Kekerasan

Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran "Game Online" Mengandung Kekerasan

Nasional
Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi 'May Day', Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi "May Day", Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

Nasional
Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi 'May Day' di Istana

Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi "May Day" di Istana

Nasional
Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

Nasional
Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com