Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden: Dor! Pengedar Narkoba

Kompas.com - 26/06/2016, 12:00 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo kembali menegaskan pentingnya peran negara dan masyarakat terhadap pemberantasan narkoba.

Hal itu disampaikan Jokowi saat menghadiri peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) 2016 di Lapangan Cengkeh, Kota Tua, Jakarta, Minggu (26/6/2016).

Jokowi mengatakan, prevalensi pengguna narkoba di Indonesia mencapai 5,1 juta orang. Sedangkan, angka kematian akibat penyalahgunaan narkoba setiap harinya mencapai 40-50 orang perhari.

"Belum lagi kerugian akibat belanja narkoba, biaya rehabilitasi, dan barang yang dicuri," kata Jokowi.

Kasus peredaran narkoba yang terjadi saat ini tak hanya di tingkat kota, melainkan telah mencapai wilayah pedesaan.

Ironisnya, kata Presiden, kasus narkoba tak hanya menyentuh orang dewasa saja, melainkan juga anak-anak usia taman kanak-kanak dan sekolah dasar.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menambahkan, para pengedar narkoba kini semakin cerdas mengelabui aparat dalam mengedarkan narkoba.

Mereka tidak mengedarkan barang haram itu sendiri, melainkan memanfaatkan orang yang relatif tidak dicurigai seperti wanita dan anak-anak.

"Dan ada modus baru menggunakan mainan anak, atau kaki palsu. Semua harus dilawan, tidak bisa didiamkan lagi. Kita harus tegas berantas narkoba," tegas Jokowi.

Jokowi pun meminta agar aparat kepolisian dan Badan Narkotika Nasional mengambil langkah tegas terhadap setiap pengedar narkoba.

Langkah tegas itu tak hanya harus dilaksanakan di tingkat pusat tetapi juga di level daerah. Selain itu, aparat juga diminta tidak pandang bulu terhadap pelaku pengedar narkoba. Menurut dia, pengedar besar maupun kecil sama saja.

"Kejar mereka, hajar mereka, hantam mereka. Kalau UU membolehkan, dor mereka," tandasnya.

Kompas TV Polisi Gerebek Kampung Narkoba di Makassar
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Surya Paloh Sedih SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Surya Paloh Sedih SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Nasional
Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Nasional
Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral Saya Marahi

Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral Saya Marahi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com