Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Program Kebudayaan untuk "Revolusi Mental" Diluncurkan

Kompas.com - 25/06/2016, 21:47 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komunitas Negeri Limadaya (KNLD) bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan meluncurkan program kebudayaan untuk revolusi mental di Hotel Gren Alia, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (25/6/2016.

Program tersebut diselenggarakan dalam bentuk sebuah dialog kebudayaan yang akan berlangsung dalam 6 seri. Seri pertama akan diselenggarakan pada 16 Juli 2016 di Hotel Gren Alia, Cikini, Jakarta Pusat.

Ketua Komunitas Negeri Limadaya Hans J Usman menyatakan, program kebudayaan ini bertujuan untuk memanifestasikan kebudayaan nusantara sebagai dasar pijakan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, untuk memulai revolusi mental.

"Kebudayaan nusantara sudah memberi pijakan dasar bernegara sejak zaman kerajaan kuno, telah melahirkan suatu tata kelola kehidupan bernegara secara arif, ini yang perlu didengungkan dalam upaya revolusi mental yang tengah digalakkan pemerintah," ujar Hans di acara peluncuran tersebut.

Terlebih, Hans mengatakan selama ini aspek kebudayaan masih sering terlupakan dalam perspektif pembangunan nasional. Sebab, hal ini selalu terkubur oleh wacana kemajuan dari aspek ekonomi.

"Padahal kebudayaan memiliki peran penting sebagai katalisator untuk memajukan sebuah bangsa dalam proses pembangunan nasional," kata Hans.

Melalui program ini Hans berharap revolusi mental yang didengungkan Pemerintah bisa diimplementasikan di keseharian masyarakat.

"Sebenarnya revolusi mental itu sebuah program yang bagus, tapi kan selama ini cuma imbauan saja, kami belum melihat sosialisasi dan kontrol langsung dari pemerintah, melalui program ini maka kami harap revolusi mental bisa membumi di masyarakat," papar Hans.

"Makanya kami undang langsung nantinya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang juga menjadi salah satu leading sector dalam revolusi mental," lanjut Hans.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com