Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

JK Sebut Sempat Ada Kesimpangsiuran Informasi soal Penyanderaan Tujuh WNI

Kompas.com - 24/06/2016, 14:38 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku sempat terjadi kesimpangsiuran informasi atas kasus penyanderaan tujuh warga negara Indonesia oleh kelompok bersenjata Filipina. Namun, saat ini sudah dapat dipastikan bahwa penyanderaan itu memang terjadi.

“Mula-mula diinformasikan ada, kemudian dikatakan belum ada laporan yang detail. Bukan berbeda-beda, memang sandera di daerah yang sulit itu informasinya memang terkadang tidak akurat," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jumat (24/6/2016).

Kalla mengatakan, pemerintah kini tengah berupaya untuk mengembalikan ketujuh sandera tersebut ke keluarga masing-masing.

"Sekali lagi soal sandera itu, tentu pihak Deplu dan BIN, TNI pasti sedang berusaha menyelesaikannya," ujar dia.

(Baca: Menlu Benarkan 7 WNI Disandera Kelompok Bersenjata Filipina di Laut Sulu)

Informasi penyanderaan awalnya diungkapkan Megawati, istri Ismail, yang merupakan juru mudi kapal TB Charles 001 dan tongkang robi 152, yang disandera kelompok tersebut. Mega dihubungi suaminya melalui sambungan telepon yang nomor panggilannya berasal dari Jakarta, Rabu (22/6/2016).

Ismail memerintahkan Mega untuk mencari wartawan, kepolisian setempat, pemerintah Indonesia, dan pihak PT PP Rusianto Bersaudara. Namun, kabar penyanderaan itu dibantah oleh Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.

Saat menghadiri kegiatan buka puasa bersama di kediaman Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman Gatot membantah kabar itu.

"Saya pastikan itu bohong," kata Gatot.

(Baca: Tujuh WNI Kembali Disandera, Pemerintah Lanjutkan Moratorium Ekspor Batubara ke Filipina)

Sehari kemudian, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Laksamana Madya TNI Widodo menyebut, ada potensi besar yang mengarah terhadap penyanderaan tujuh WNI oleh kelompok bersenjata Filipina.

Hal senada juga disampaikan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Samarinda Kalimantan Timur Yus Kasmany. Dia menyatakan, ada indikasi tujuh ABK TB Charles disandera.

"Kami memberangkatkan 13 ABK menggunakan TB Charles dari perusahaan PT PP Rusianto Bersaudara. Ketika kapal sudah dalam perjalanan pulang, dinyatakan tujuh orang tidak kembali," kata Yus, Kamis (23/6/2016).

Kompas TV ABK TB Charles Diduga Disandera Abu Sayyaf
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com