Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua DPR Janji Tuntaskan RUU "Tax Amnesty", Perppu Kebiri, hingga Pencalonan Kapolri

Kompas.com - 20/06/2016, 19:59 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Dalam sambutan acara buka puasa bersama, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ade Komarudin (Akom) berjanji di hadapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyelesaikan sejumlah agenda penting sebelum memasuki masa libur pada 28 Juni nanti.

"Insya Allah kami bisa selesaikan RUU Tax Amnesty satu atau dua hari ini, Insya Allah tujuh pasal lagi. Insya Allah sebelum tanggal 28 Juni, kami bisa ambil keputusan dalam sidang paripurna," ujar Akom di kediamannya di Widya Chandra, Senin (20/6/2016).

Dia juga berjanji agar DPR menyelesaikan pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Perlindungan Anak atau biasa disebut dengan Perppu Kebiri.

"Kami akan memproses Perppu Kebiri, sedang kami proses di Komisi VIII, secepatnya akan segera selesai," kata Akom.

Soal Kapolri pun tak lepas dari sambutan Akom. Dia berjanji kepada Presiden untuk menyelesaikannya sebelum Lebaran.

"Mulai besok sudah mulai agendanya, kalau bisa fit and proper test Rabu mulai, seperti Pak JK (Jusuf Kalla) bilang, lebih cepat lebih bagus," ujar Akom.

Keseriusan DPR dalam memproses penunjukan Komisaris Jenderal Tito Karnavian sebagai calon Kapolri tunggal diceritakan Akom kepada Presiden saat rapat Badan Musyawarah (Bamus) siang tadi.

"Tadi bahkan rapat Bamus yang membahas penunjukan Pak Tito hanya berlangsung 15 menit. Jadi, kami pastikan semua tadi bisa selesai sebelum masa libur yang dimulai pada 28 Juni nanti," tutur dia.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com