Kejaksaan Buka Kemungkinan Sidang La Nyalla Digelar di Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Sidang perkara korupsi yang melibatkan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur La Nyalla Mattalitti, bisa jadi tidak digelar di Surabaya.

Kebijakan itu untuk menghindari adanya intervensi terhadap penegak hukum dari para pendukung La Nyalla.

"Kami pertimbangkan kejadian kemarin, adanya perusakan di rumah dinas. Tapi, hal itu akan menunggu pertimbangan aparat keamanan di sana lah," ujar Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Arminsyah di Gedung KPK, Jakarta, Senin (20/6/2016).

(Baca: Berkas Dinyatakan Lengkap, La Nyalla Segera Disidang)

Beberapa waktu lalu, sesaat setelah Kejati Jawa Timur mengumumkan status tersangka kepada La Nyalla atas dugaan korupsi dana hibah Kadin Jatim 2012, rumah dinas Kepala Kejati Jatim menjadi sasaran aksi protes massa dari Pemuda Pancasila.

Mereka menuding Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Maruli Hutagalung sengaja melakukan kriminalisasi atas La Nyalla untuk kepentingan elite politik di Jakarta.

Polrestabes Surabaya kemudian menetapkan dua orang sebagai pelaku perusakan rumah dinas Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Keduanya adalah anggota organisasi kemasyarakatan Pemuda Pancasila.

(Baca: Pengacara Minta Kasus La Nyalla Segera Dilimpahkan ke Pengadilan)

Tak ingin peristiwa serupa terulang, Kejaksaan akan mempertimbangkan untuk memindahkan lokasi persidangan untuk La Nyalla. Bisa jadi, sidang untuk La Nyalla akan digelar di Jakarta.

"Nanti kami minta aparat di sana (Surabaya) untuk baca situasi, kalau memang tidak memungkinkan di Surabaya, kami minta dipindah ke Jakarta," kata Arminsyah.

Status tersangka La Nyalla sempat dua kali hilang lantaran memenangi gugatan praperadilan atas penyidikan dugaan korupsi dana hibah Bank Jatim yang digunakan untuk membeli saham perdana Bank Jatim senilai Rp 5,3 miliar pada 2012.

Kemudian, untuk ketiga kalinya, Kejaksaan Tinggi Jatim kembali mengeluarkan surat perintah penyidikan (sprindik) untuk La Nyalla. Dia pun kembali berstatus sebagai tersangka.

Dalam sprindik tersebut, La Nyalla diduga melanggar Pasal 3 dan 4 Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dari dana hibah yang diperoleh dari Pemprov Jatim.