Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Teman Ahok" Siap Diperiksa KPK soal Aliran Uang Rp 30 Miliar dari Pengembang

Kompas.com - 16/06/2016, 13:16 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Juru bicara "Teman Ahok", Amalia Ayuningtyas, mengatakan bahwa tudingan yang disampaikan oleh politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Junimart Girsang, tidaklah benar.

Junimart sebelumnya menyebutkan, ada aliran dana sebesar Rp 30 miliar yang mengalir ke Teman Ahok dari perusahaan pengembang reklamasi di Pantai Utara, Jakarta.

Amalia bahkan mempersilakan jika memang Junimart ingin menyampaikan tudingan tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk ditindaklanjuti. Ia menegaskan bahwa "Teman Ahok" tidak ada kaitannya dengan kasus reklamasi.

"Konfirmasi kami tudingan itu tidak benar. Kalau seumpama yang bersangkutan ingin membuktikan tudingan itu membawa ke KPK, kami percaya KPK profesional," ujar Amalia saat dihubungi, Kamis (16/6/2016).

"(Kami) Siap untuk katakanlah diperiksa, misalnya," tambah dia.

(Baca: Junimart: Kami Dapat Info, Ada Dana Rp 30 Miliar dari Pengembang Reklamasi untuk "Teman Ahok")

Ia menjelaskan, selama ini pendanaan Teman Ahok dilakukan secara kolektif dengan cara penjualan marchendise.

Selain itu, bantuan kepada Teman Ahok juga bisa berupa pengadaan logistik yang dibutuhkan, misalnya dengan mencetak formulir, membuat spanduk, atau meminjamkan infrastruktur TI.

"Jadi, tidak ada satu atau beberapa pihak yang bisa merasa membiayai Teman Ahok secara langsung," ucap dia.

(Baca: KPK Selidiki Aliran Dana Rp 30 M dari Pengembang Reklamasi ke "Teman Ahok")

Amalia juga menyebutkan bahwa sirkulasi keuangan di dalam Teman Ahok ini hanya melalui satu pintu. Meskipun berupa catatan sederhana, kata dia, bendahara mencatat semua arus keuangan yang masuk dan keluar.

"Kami punya bendahara, namanya Kinanti Arum. Kami cuma punya satu bendahara yang mencatat arus masuk dan keluar keuangan. Dengan catatan sederhana uang masuk dari mana dan keluar dari mana," tutur Amalia.

Ia menambahkan, catatan keuangan ini juga sudah pernah dibuatkan dalam bentuk laporan keuangan. Misalnya, kata dia, laporan keuangan pada Juni hingga Desember 2015 dapat dilihat di website Teman Ahok.

(Baca: Ini Jawaban Hasan "Cyrus" Disebut Junimart Terima Rp 30 Miliar dari Pengembang untuk "Teman Ahok")

Mengenai pembaruan laporan keuangan tersebut memang tidak bisa dipastikan, apakah per satu bulan, dua bulan, atau dalam jangka waktu berapa lama. Hal itu, kata dia, bergantung kepada bendahara.

"Tergantung kesiapan dari bendahara, komitmen kami kan memang berusaha untuk transparan," tutur Amalia.

Kompas TV Sudah 950 Ribu KTP Yang Dikumpulkan Teman Ahok
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Casis yang Diserang Begal di Jakbar Masuk Bintara Polri Lewat Jalur Khusus

Casis yang Diserang Begal di Jakbar Masuk Bintara Polri Lewat Jalur Khusus

Nasional
Polri Buru Dalang 'Illegal Fishing' Penyelundupan Benih Lobster di Bogor

Polri Buru Dalang "Illegal Fishing" Penyelundupan Benih Lobster di Bogor

Nasional
Sajeriah, Jemaah Haji Tunanetra Wujudkan Mimpi ke Tanah Suci Setelah Menanti 14 Tahun

Sajeriah, Jemaah Haji Tunanetra Wujudkan Mimpi ke Tanah Suci Setelah Menanti 14 Tahun

Nasional
BPK Periksa SYL Soal dugaan Auditor Minta Rp 12 M

BPK Periksa SYL Soal dugaan Auditor Minta Rp 12 M

Nasional
UKT Meroket padahal APBN Pendidikan Rp 665 T, Anggota Komisi X DPR: Agak Aneh...

UKT Meroket padahal APBN Pendidikan Rp 665 T, Anggota Komisi X DPR: Agak Aneh...

Nasional
Dewas KPK Akan Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Pekan Depan

Dewas KPK Akan Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Pekan Depan

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara, Pakar: Tidak Salah kalau Menduga Terkait Bagi-bagi Jabatan, jika...

Revisi UU Kementerian Negara, Pakar: Tidak Salah kalau Menduga Terkait Bagi-bagi Jabatan, jika...

Nasional
Pembangunan Tol MBZ yang Dikorupsi Menyimpan Persoalan, Beton di Bawah Standar, dan Lelang Sudah Diatur

Pembangunan Tol MBZ yang Dikorupsi Menyimpan Persoalan, Beton di Bawah Standar, dan Lelang Sudah Diatur

Nasional
Kasus 'Ilegal Fishing' 91.246 Ekor Benih Lobster di Jabar Rugikan Negara Rp 19,2 M

Kasus "Ilegal Fishing" 91.246 Ekor Benih Lobster di Jabar Rugikan Negara Rp 19,2 M

Nasional
Menlu Retno: Ada Upaya Sistematis untuk Terus Hambat Bantuan Kemanusiaan ke Gaza

Menlu Retno: Ada Upaya Sistematis untuk Terus Hambat Bantuan Kemanusiaan ke Gaza

Nasional
Pemprov Sumbar Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Bandang di Permukiman Sekitar Gunung Marapi

Pemprov Sumbar Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Bandang di Permukiman Sekitar Gunung Marapi

Nasional
Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Kunjungi Kebun Raya Bogor

Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Kunjungi Kebun Raya Bogor

Nasional
BNPB: 20 Korban Hilang akibat Banjir Lahar di Sumbar Masih dalam Pencarian

BNPB: 20 Korban Hilang akibat Banjir Lahar di Sumbar Masih dalam Pencarian

Nasional
Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Tanam Pohon di Bogor

Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Tanam Pohon di Bogor

Nasional
Pernyataan Kemendikbud soal Pendidikan Tinggi Sifatnya Tersier Dinilai Tak Jawab Persoalan UKT Mahal

Pernyataan Kemendikbud soal Pendidikan Tinggi Sifatnya Tersier Dinilai Tak Jawab Persoalan UKT Mahal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com