Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ditunjuk Jadi Pengurus Golkar, Nusron Wahid Akan Konsultasi ke Jokowi

Kompas.com - 30/05/2016, 16:24 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Golkar di bawah kepemimpinan Setya Novanto mengangkat Ketua Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid sebagai Koordinator Pemenangan Pemilu Indonesia I meliputi wilayah Jawa dan Sumatera.

Nusron Wahid pun mengaku akan menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membicarakan apakah dia boleh merangkap jabatan.

"Saya serahkan semuanya sama Pak Jokowi," ujar Nusron di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Senin (30/5/2016).

"Setelah ini diumumkan, saya terima SK. Langkah selanjutnya saya menghadap Pak Jokowi sebagai presiden yang mengangkat saya," kata dia.

Nusron mengaku, sebenarnya dirinya tidak bermasalah jika diizinkan merangkap jabatan. Ia yakin bisa menghindari konflik kepentingan antara BNP2TKI dan Partai Golkar.

"Insya Allah saya bisa jaga amanah, kapan batas partai dan kapan batas ormas. Kan selain di Golkar, (saya) ini kan NU juga," tutur Nusron.

Meski begitu, Nusron menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi. Dia mengaku tidak keberatan jika harus memilih untuk meninggalkan salah satu jabatan nantinya.

"Dua-duanya kepercayaan, menurut saya," kata mantan Ketua GP Ansor tersebut.

Dua menteri ditunjuk Tim Formatur Partai Golkar sebagai pengurus DPP Partai Golkar. Selain Nusron, nama lain yang ditunjuk adalah Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan.

Adapun Luhut diangkat menjadi Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar. (Baca: Luhut dan Nusron Wahid Masuk dalam Kepengurusan Golkar)

Menurut Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid, alasan utama keduanya dimasukkan ke dalam kepengurusan lantaran mereka merupakan kader Golkar yang memiliki konstituen yang jelas di daerah.

Kompas TV Siapa Sajakah Pengurus Baru Golkar?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

LHKPN Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rp 6,39 M, tapi Beri Utang Rp 7 M, KPK: Enggak Masuk Akal

LHKPN Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rp 6,39 M, tapi Beri Utang Rp 7 M, KPK: Enggak Masuk Akal

Nasional
PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

Nasional
Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa 8 Persen, Airlangga: Kalau Mau Jadi Negara Maju Harus di Atas Itu

Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa 8 Persen, Airlangga: Kalau Mau Jadi Negara Maju Harus di Atas Itu

Nasional
Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Negara Harus Petahankan Kebijakan Pangan dan Energi

Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Negara Harus Petahankan Kebijakan Pangan dan Energi

Nasional
Prabowo Diminta Kurangi Pernyataan Kontroversi Jelang Pilkada Serentak

Prabowo Diminta Kurangi Pernyataan Kontroversi Jelang Pilkada Serentak

Nasional
Prabowo Terbang ke Sumbar dari Qatar, Cek Korban Banjir dan Beri Bantuan

Prabowo Terbang ke Sumbar dari Qatar, Cek Korban Banjir dan Beri Bantuan

Nasional
Soal Pernyataan 'Jangan Mengganggu', Prabowo Disarankan Menjaga Lisan

Soal Pernyataan "Jangan Mengganggu", Prabowo Disarankan Menjaga Lisan

Nasional
BNPB Harap Warga di Zona Merah Banjir Lahar Gunung Marapi Mau Direlokasi

BNPB Harap Warga di Zona Merah Banjir Lahar Gunung Marapi Mau Direlokasi

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR

Revisi UU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR

Nasional
Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, Pakar: Sistem Kita Demokrasi

Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, Pakar: Sistem Kita Demokrasi

Nasional
Sistem Pemilu Harus Didesain Ulang, Disarankan 2 Model, Serentak Nasional dan Daerah

Sistem Pemilu Harus Didesain Ulang, Disarankan 2 Model, Serentak Nasional dan Daerah

Nasional
Brigjen (Purn) Achmadi Terpilih Jadi Ketua LPSK Periode 2024-2029

Brigjen (Purn) Achmadi Terpilih Jadi Ketua LPSK Periode 2024-2029

Nasional
JK Bingung Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi

JK Bingung Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi

Nasional
Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Kalau Perusahaan Rugi Direkturnya Harus Dihukum, Semua BUMN Juga Dihukum

Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Kalau Perusahaan Rugi Direkturnya Harus Dihukum, Semua BUMN Juga Dihukum

Nasional
Terseret Kasus Gubernur Maluku Utara, Pengusaha Muhaimin Syarif Punya Usaha Tambang

Terseret Kasus Gubernur Maluku Utara, Pengusaha Muhaimin Syarif Punya Usaha Tambang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com