Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Yakin Komunisme Sudah Mati, Ketua MPR Minta Aparat Hukum Tak Berlebihan

Kompas.com - 25/05/2016, 07:07 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

KUALA LUMPUR, KOMPAS.com - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan meyakini bahwa gerakan partai komunis di Indonesia sudah mati. Hal tersebut lantaran ideologi Pancasila semakin kuat.

"Saya tidak percaya komunis bangkit," ujar Zulkifli saat berbincang dengan wartawan di Kuala Lumpur, Selasa (24/5/2016).

"Dulu saja zaman kejayaannya tidak mampu meruntuhkan pemerintahan apalagi sekarang saat ideologinya sudah berguguran," kata dia.

Bahkan, menurut Zulkifli, di Eropa Timur pun yang pernah didominasi ideologi komunisme kini sudah berubah.

Zulkifli mengatakan, lambang partai komunis di sana banyak ditemui pada sejumlah aksesoris di emperan pasar loak. Namun, tak ada yang merasa cemas bahwa komunisme akan bangkit.

Zulkifli menduga ada yang sengaja menggiring isu kebangkitan komunisme saat ini seiring pembahasan soal rekonsiliasi untuk peristiwa tahun 1965.

"Ini isunya kan ada karena rekonsiliasi, simposium, agar pemerintah tidak punya utang sejarah masa lalu, karena itu ramai kembali," kata Ketua Umum Partai Amanat Nasional ini.

Menurut Zulkifli, apa yang terjadi di Indonesia saat ini adalah ketakutan yang tak berdasar.

Aparat penegak hukum diminta tidak terlalu berlebihan dengan melakukan penyitaan hingga pembubaran kegiatan yang dianggap berbau komunisme.

"Kalau soal kiri dan kanan jangan terlalu berlebihanlah, reaktif, atau khawatir yang berlebihan," kata Zulkifli.

Mengenai kaos bergambar palu dan arit, Zulkifli menganggap kemungkinan itu hanya tren remaja. Anak-anak muda kemungkinan tidak mengetahui sejarah kelam PKI dan mengenakannya untuk bergaya.

Oleh karena itu semestinya yang dilakukan adalah imbauan, bukan dengan penyitaan dan membawa orang yang memakainya di kantor polisi.

Zulkifli memaklumi jika sebagian masyarakat Indonesia masih trauma dengan partai komunis. Namun, masyarakat diminta bersikap bijak.

"Buat apa angkat-angkat isu atau hal yang sejarah kelam, diramaikan, kan kurang bijak. Satu pihak jangan reaktif, satu pihak buat apa permasalahkan. Kita sudah demokratis," kata dia.

Menurut Zulkifli, ancaman nyata yang semestinya ditakuti Indonesia adalah ketimpangan kesenjangan sosial antar individu. Tak hanya itu, bahkan antarpulau di Indonesia saja masih tidak merata pembangunannya.

"Harus ditindaklanjuti lebih akan keberpihakan bagi rakyat yang tidak memiliki apa-apa itu," kata dia.

Kompas TV Hati-Hati Pakai Atribut Palu Arit!
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Nasional
Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Nasional
Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral Saya Marahi

Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral Saya Marahi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com