Tifatul Sembiring: Putusan Sela Tak Pengaruhi Keputusan Partai Terhadap Fahri

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring mengatakan, putusan sela yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (16/5/2016), terkait gugatan yang diajukan Fahri Hamzah tak memengaruhi keputusan partai.

Menurut Tifatul, sesuai keputusan, Fahri telah dipecat dari PKS.

"Putusan sela tak mengubah keputusan partai terhadap Fahri, kami tetap menjalankan keputusan partai yang telah diambil," kata Tifatul, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/5/2016).

Tifatul mengatakan, proses pemecatan yang dilakukan PKS sudah lengkap.

Keputusan pemecatan Fahri diambil sesuai dengan peraturan internal partai dan UU MD3 terkait penyelesaian konflik internal partai.

"Jadi kami akan terus melanjutkan proses hukum, kami siap untuk itu," tutur Tifatul.

Sebelumnya, sidang gugatan perdata yang dilayangkan Fahri Hamzah terhadap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (16/5/2016), menghasilkan putusan sela dan mengabulkan gugatan Fahri untuk sementara.

Putusan ini diambil setelah pihak tergugat belum bisa memberikan tanggapan terkait tuntutan yang disampaikan Fahri pada pekan lalu, Senin (9/6/2016).

Atas putusan tersebut, maka untuk sementara pengadilan mengabulkan permohonan Fahri sebagai penggugat yakni:

1. Mengabulkan permohonan Provisi Penggugat/Pemohon Provisi untuk seluruhnya;

2. Menyatakan dan menetapkan bahwa sebelum perkara ini memperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. seluruh putusan dan/atau keputusan yang telah dikeluarkan oleh Tergugat II (Majelis Tahkim PKS) dan Tergugat III (DPP PKS) yang berkaitan dengan Penggugat sebagai Anggota PKS dan sebagai Wakil Ketua DPR RI sekaligus sebagai Anggota DPR RI periode 2014-2019 berada dalam status quo dan tidak membawa akibat hukum;

3. Memerintahkan Tergugat III (DPP PKS) untuk menghentikan semua proses. perbuatan atau tindakan dan pengambilan keputusan apapun juga terkait dengan Penggugat sebagai Anggota PKS dan sebagai Wakil Ketua DPR RI sekaligus sebagal Anggota DPR RI periode 2014-2019 sampai perkara lnr mempunyai putusan yang berkekuatan hukum yang tetap;

4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;