Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pencalonan Novanto sebagai Ketua Umum Dinilai Memperburuk Citra Golkar

Kompas.com - 08/05/2016, 16:39 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Barisan Pemuda-Mahasiswa Nusa Tenggara Timur menilai pencalonan Setya Novanto sebagai calon ketua umum Partai Golkar pada Munaslub mendatang akan merusak citra partai politik berlambang pohon beringin itu.

Koordinator Barisan Pemuda Mahasiswa NTT Guche Montero mengatakan bahwa Setya Novanto merupakan salah satu politisi dengan rekam jejak yang tidak bersih dari sisi politik maupun hukum.

Dia pun mengatakan akan mengajukan protes apabila Novanto berhasil terpilih menjadi ketua umum.

"Dugaan keterlibatan Setya Novanto di beberapan kasus tentu merusak citra parlemen dan Partai Golkar," ujar Guche saat menggelar jumpa pers di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (8/5/2016).

Guche menyebutkan beberapa kasus yang harus menjadi perhatian publik dan anggota komisi etik Partai Golkar dalam memilih calon ketua umum. Dia menyebut Novanto pernah terlibat dalam kasus "papa minta saham" dan mencatut nama Presiden Joko Widodo kepada PT Freeport.

"Keterlibatan Setya Novanto dalam skandal mega proyek PT Freeport tidak hanya memperburuk citra DPR tapi juga partai Golkar. Peristiwa permintaan saham serta pencatutan nama Presiden Joko Widodo menandai runtuhnya harga diri dan moral pejabat publik," kata Guche.

Selain, itu menurut Guche, Setya Novanto juga memiliki pernah tersangkut dengan beberapa peristiwa hukum. Guche menuturkan, saat kasus pengalihan hak piutang PT. Bank Bali kepada Bank Dagang Negara mencuat tahun 1999, Setya Novanto pernah diperiksa oleh Kejaksaan Agung.

Kasus lainnya, yakni penyelundupan beras impor Vietnam pada tahun 2003 sebanyak 60.000 ton milik PT Hexatama Finindo, Setya Novanto pernah diperiksa oleh Kejaksaan Agung tahun 2006. Namun kasusnya mengendap.

"Selain itu Setnov juga pernah dipanggil KPK sebagai saksi dalam dugaan suap proyek pembangunan lapangan tembak PON Riau tahun 2012," ungkap Guche.

Oleh karena itu, kata Guche, Partai Golkar harus mempertimbangkan kembali pencalonan Setya Novanto sebagai ketua umum. Guche menegaskan, sebagai salah satu pilar demokrasi, Partai Golkar harus mengedepankan integritas kader dan citra parpol.

Golkar pun harus bisa meningkatkan kontribusi dan elektabilitas pejabat parpol dalam setiap lembaga negara dengan tidak memilih pemimpin partai dengan rekam jejak yang buruk.

"Sudah saatnya Golkar dinahkodai oleh tokoh yang mumpuni, memiliki integritas yang teruji dan mengutamakan kepentingan rakyat," tutur Guche.

Selain itu Guche juga akan melaporkan catatan dan temuan yang dimiliki oleh Barisan Pemuda-Mahasiswa NTT ke komite etik Munaslub Partai Golkar.

Kompas TV Caketum Golkar "Berduit"
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

LPSK Belum Lindungi Saksi dan Keluarga Korban Kasus Pembunuhan Vina Cirebon

LPSK Belum Lindungi Saksi dan Keluarga Korban Kasus Pembunuhan Vina Cirebon

Nasional
Pemerintah Bakal Dapat Daging Kurban dari Mekkah, Akan Dibagikan untuk Atasi 'Stunting'

Pemerintah Bakal Dapat Daging Kurban dari Mekkah, Akan Dibagikan untuk Atasi "Stunting"

Nasional
KPU Beri Isyarat Ikuti Putusan MA soal Usia Calon Kepala Daerah

KPU Beri Isyarat Ikuti Putusan MA soal Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
Anies Sumbang Sapi Kurban ke PKS, HNW: Bukan karena Pilkada Jakarta

Anies Sumbang Sapi Kurban ke PKS, HNW: Bukan karena Pilkada Jakarta

Nasional
Putusan Pelawanan KPK atas Bebasnya Gazalba Saleh Dibacakan 2 Juli

Putusan Pelawanan KPK atas Bebasnya Gazalba Saleh Dibacakan 2 Juli

Nasional
Surya Paloh dan Prananda Paloh Berkurban 2 Ekor Sapi untuk PMI di Malaysia

Surya Paloh dan Prananda Paloh Berkurban 2 Ekor Sapi untuk PMI di Malaysia

Nasional
MKD Dianggap Aneh, Hanya Tegur Anggota DPR yang Diduga Berjudi 'Online'

MKD Dianggap Aneh, Hanya Tegur Anggota DPR yang Diduga Berjudi "Online"

Nasional
Tak Masalah Kerja Sama PDI-P Usung Anies pada Pilkada, PKS: Pilpres Sudah Selesai

Tak Masalah Kerja Sama PDI-P Usung Anies pada Pilkada, PKS: Pilpres Sudah Selesai

Nasional
Presiden PKS Sebut Anies Tak Perlu Dites untuk Maju Pilkada DKI 2024

Presiden PKS Sebut Anies Tak Perlu Dites untuk Maju Pilkada DKI 2024

Nasional
KPU Verifikasi Faktual KTP Dukungan Calon Nonpartai mulai 21 Juni

KPU Verifikasi Faktual KTP Dukungan Calon Nonpartai mulai 21 Juni

Nasional
PKS Ditawari Posisi Cawagub Jakarta oleh Koalisi Prabowo

PKS Ditawari Posisi Cawagub Jakarta oleh Koalisi Prabowo

Nasional
Soal Sipil Dikirim ke Gaza, Kemenlu Sebut Gencatan Senjata Masih Jadi Prioritas

Soal Sipil Dikirim ke Gaza, Kemenlu Sebut Gencatan Senjata Masih Jadi Prioritas

Nasional
PPATK: Ada Dana Terkait Judi 'Online' Mengalir ke 20 Negara dengan Nilai Signifikan

PPATK: Ada Dana Terkait Judi "Online" Mengalir ke 20 Negara dengan Nilai Signifikan

Nasional
Risiko jika Golkar Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta

Risiko jika Golkar Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta

Nasional
KPU Minta Kepastian Jadwal Pelantikan Kepala Daerah ke Pemerintah

KPU Minta Kepastian Jadwal Pelantikan Kepala Daerah ke Pemerintah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com