JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menerima sejumlah tokoh mulai dari purnawirawan TNI hingga organisasi masyarakat yang keberatan dengan langkah pemerintah menggelar Simposium Nasional Tragedi 1945, pada 19-20 April 2016 lalu.
Mereka menilai simposium tersebut sangat tidak seimbang dan hasil akhirnya justru bisa menambah persoalan bangsa terkait dengan masalah sejarah.
"Jadi saya kira hasil pertemuan ini akan kita sampaikan kepada pemerintah agar pemerintah juga harus belajar sejarah yang benar tentang peristiwa 1965 itu dan tidak dibawa kepada kepentingan-kepentingan politik yang berbeda," kata Fadli usai pertemuan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/5/2016).
Fadli mengatakan, berdasarkan pertemuan dengan tokoh yang diterimanya, peristiwa 1965 itu murni dimulai dari upaya pemberontakan yang dilakukan Partai Komunis Indonesia sendiri.
(baca: Jokowi Perintahkan Luhut Cari Kuburan Massal Korban 1965)
Salah satunya adalah peristiwa pembunuhan para jenderal 30 September 1965 yang dikenal dengan G30S PKI.
Kemudian, memang timbul pembalasan berupa pembunuhan terhadap anggota PKI. Namun, menurut dia, pembalasan itu spontan dilakukan oleh masyarakat, bukan dikoordinasi oleh negara.
(baca: Siang Ini, YPKP Akan Serahkan Data 122 Kuburan Massal Korban 1965 ke Luhut)
Namun dalam simposium itu, dia melihat ada upaya seolah-olah menyalahkan pemerintah atas peristiwa pembunuhan massal anggota PKI hingga memunculkan wacana bahwa pemerintah harus minta.
"Tidak bisa pemerintah meminta maaf kepada PKI. Apa urusannya karena yang memberontak PKI," ucap Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini.
(baca: Luhut: Negara Akan Minta Maaf jika Kuburan Massal Korban 1965 Bisa Diidentifikasi)
Menurut Fadli, pemerintah saat ini tidak perlu ikut campur atas peristiwa 1965 dan melakukan upaya rekonsiliasi apapun. Apalagi, Fadli melihat rekonsiliasi sudah berjalan dengan sendirinya secara alamiah.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
