Mundurnya Munaslub Golkar Dipersoalkan

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mempersoalkan rencana diundurnya penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar. Sebab, sudah ada keputusan rapat pleno DPP Partai Golkar yang memutuskan bahwa munaslub diselenggarakan pada 7-8 Mei 2016.

"Apa dasar pertimbangannya? Semestinya pengunduran waktu tersebut disampaikan oleh panitia, dibahas, dan diputuskan kembali di dalam rapat pleno DPP, sekaligus mencabut keputusan sebelumnya," kata Doli dalam pesan singkatnya, Jumat (15/4/2016).

Keputusan mundurnya jadwal Munaslub Partai Golkar diambil di dalam rapat steering committee (SC).

Menurut Ketua SC Nurdin Halid, munaslub tak dapat diselenggarakan sebelum DPP Partai Golkar mengantongi surat keputusan Menkumham terkait pengesahan pengurus DPP hasil rekonsiliasi.

(Baca: Munaslub Partai Golkar Diundur)

Doli menilai jika alasan itu yang digunakan, dasar hukum DPP Partai Golkar memutuskan jadwal penyelenggaraan munaslub dipertanyakan. Sebab, pemerintah sampai saat ini belum menerbitkan SK baru.

"Seharusnya, rapat pleno dulu tidak dilakukan sebelum SK diterbitkan, atau karena pemerintah sudah menerbitkan SK DPP Riau, maka seluruh rapat, keputusan dan persiapan munaslub dilaksanakan oleh DPP Riau," kata dia.

Doli pun mempertanyakan pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie yang saat itu optimistis jika SK baru akan keluar dalam kurun waktu dua hari.

"Faktanya hingga hari ini SK tersebut belum kunjung terbit juga," ujarnya.

Lain cerita, menurut dia, jika keputusan penyelenggaraan munaslub diambil berdasarkan hasil keputusan rapat pleno DPP Partai Golkar hasil Munas Riau. Sebab, pemerintah sebelumnya telah menerbitkan SK baru yang menghidupkan kepengurusan itu untuk sementara waktu.

(Baca: Janji-janji Jelang Munas Golkar: Dari Uang Rp 10 M hingga Hadiah Mobil)

Lebih jauh, Doli menilai pemerintah tengah menguji Partai Golkar untuk konsisten menyelenggarakan munaslub yang rekonsiliatif. Ia khawatir, jika sampai terjadi perbedaan persepsi antara pemerintah dan Golkar, penyelenggaraan munaslub justru bermasalah.

"Jangan sampai bisa jadi munaslub yang dipersiapkan oleh DPP PG Bali rekonsiliasi, tetapi pemerintah tetap menginginkan penyelenggaranya adalah DPP PG Riau yang juga sudah memenuhi unsur rekonsiliasi. Itu akan sangat memengaruhi kepesertaan dan akhirnya hasil munaslub," kata Doli.