Sikap Jokowi soal Reklamasi Teluk Jakarta Dipertanyakan

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo mempertanyakan sikap Presiden Joko Widodo yang hanya diam menyikapi polemik reklamasi Teluk Jakarta. Padahal, Edhy menilai, reklamasi tersebut juga merupakan wewenang pemerintah pusat.

Edhy pun curiga kedekatan antara Jokowi dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menjadi ganjalan pemerintah untuk bersikap tegas mengenai reklamasi Teluk Jakarta ini.

"Mungkin punya kedekatan. Ada suatu yang ditakuti atau saling pegang kartu," kata Edhy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/4/2016).

Edhy menjelaskan, kewenangan pemerintah pusat dalam reklamasi ini diatur dalam Pasal 30 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Pasal itu menyatakan, perubahan peruntukan dan fungsi zona inti yang bernilai strategis ditetapkan menteri dengan persetujuan DPR dan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

"Enggak tahu ya kenapa (Jokowi diam). Orang Indonesia kan begitu, enggak berani sama orang pasti ada sesuatunya," kata dia.

Padahal, lanjut Edhy, Komisi IV DPR serta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti sebenarnya sudah membahas dan sepakat menghentikan reklamasi Teluk Jakarta ini sejak 2014 lalu.

Namun, tidak ada tindak lanjut yang dilakukan pemerintah pusat hingga kemudian Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta M Sanusi ditangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi karena menerima suap terkait pembahasan rancangan peraturan daerah reklamasi.

Akhirnya pada rapat Komisi IV dengan Menteri Susi pada Rabu (13/4/2016) kemarin, reklamasi Teluk Jakarta ini kembali dibahas dan kedua belah pihak sepakat untuk menghentikannya.

(Baca juga: Menteri Susi: Reklamasi Pilihan Kedua, Bukan Tabu)

Edhy pun berharap pemerintah pusat segera mengambil langkah nyata untuk menghentikan reklamasi Teluk Jakarta. Terlebih lagi, sampai saat ini Ahok pun masih ngotot untuk tetap melanjutkan reklamasi.

"Ini penting karena ini merupakan daerah strategis nasional l. Pemerintah harus beri izin dulu," ucap dia.

(Baca juga: Ahok Tak Masalah Proyek Reklamasi Distop, asal...)