Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS Akan Ikuti Proses Hukum untuk Ganti Fahri Hamzah di DPR

Kompas.com - 07/04/2016, 18:21 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Syariah Partai Keadilan Sejahtera Surahman Hidayat menegaskan partainya akan mengikuti seluruh proses pergantian Fahri Hamzah sebagai Wakil Ketua DPR dan Anggota DPR sesuai prosedur yang berlaku.

PKS tidak memaksa pemecatan Fahri dari seluruh jenjang jabatan kepartaian langsung dieksekusi saat ini juga.

"Silakan saja sesuai aturan. Aturan hukum, administratif," kata Surahman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/4/2016).

Surahman mengakui partainya akan segera mengirimkan ke DPR surat penunjukan Ledia Hanifa sebagai pengganti Fahri sebagai Wakil Ketua DPR.

Namun, dia mengatakan, langkah partainya mengajukan Ledia Hanifa bukan lah bertujuan untuk memaksakan bahwa pergantian harus segera dilakukan. (baca: Siapa Ledia Hanifa, Srikandi PKS Pengganti Fahri Hamzah?)

PKS tetap menghormati langkah hukum yang tengah ditempuh Fahri atas pemecatannya dan menunggu keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

"Sesuai dengan aturan yang pada akhirnya kalau proses itu selesai penggantinya Ibu Ledia," ucap dia.

Pimpinan DPR dan pihak Istana sebelumnya menyebut pergantian Fahri di DPR tidak bisa dilakukan lantaran Fahri melawan lewat jalur hukum.

Fahri menggugat tiga pihak ke pengadilan. Mereka yang digugat, yaitu Presiden PKS Sohibul Iman, Majelis Tahkim PKS dan Badan Penegak Disiplin Organisasi PKS. (baca: Dipecat, Fahri Hamzah Gugat Presiden PKS, Majelis Syuro, dan BPDO)

PKS siap menghadapi gugatan yang diajukan Fahri. PKS yakin menang lantaran telah memiliki pengalaman serupa dalam menghadapi gugatan.

Saat itu, DPP digugat oleh salah satu pendiri PKS, Yusuf Supendi, yang sebelumnya dipecat dari struktur Majelis Syuro PKS. Gugatan dimenangkan PKS. (baca: Punya Pengalaman Menang Gugatan, PKS Siap Hadapi Fahri Hamzah)

Kompas TV Inilah Beragam Kontroversi Fahri Hamzah
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ridwan Kamil Sebut Pembangunan IKN Tak Sembarangan karena Perhatian Dunia

Ridwan Kamil Sebut Pembangunan IKN Tak Sembarangan karena Perhatian Dunia

Nasional
Jemaah Haji Dapat 'Smart' Card di Arab Saudi, Apa Fungsinya?

Jemaah Haji Dapat "Smart" Card di Arab Saudi, Apa Fungsinya?

Nasional
Kasus LPEI, KPK Cegah 4 Orang ke Luar Negeri

Kasus LPEI, KPK Cegah 4 Orang ke Luar Negeri

Nasional
Soal Anies Maju Pilkada, PAN: Jangan-jangan Enggak Daftar Lewat Kami

Soal Anies Maju Pilkada, PAN: Jangan-jangan Enggak Daftar Lewat Kami

Nasional
Kontras: 26 Tahun Reformasi, Orde Baru Tak Malu Menampakkan Diri

Kontras: 26 Tahun Reformasi, Orde Baru Tak Malu Menampakkan Diri

Nasional
Dilaporkan Ke Polisi, Dewas KPK: Apakah Kami Berbuat Kriminal?

Dilaporkan Ke Polisi, Dewas KPK: Apakah Kami Berbuat Kriminal?

Nasional
KPK Sita Mobil Mercy di Makassar, Diduga Disembunyikan SYL

KPK Sita Mobil Mercy di Makassar, Diduga Disembunyikan SYL

Nasional
Anggota Komisi X Usul UKT Bisa Dicicil, Kemendikbud Janji Sampaikan ke Para Rektor

Anggota Komisi X Usul UKT Bisa Dicicil, Kemendikbud Janji Sampaikan ke Para Rektor

Nasional
PKB-PKS Jajaki Koalisi di Pilkada Jatim, Ada Keputusan dalam Waktu Dekat

PKB-PKS Jajaki Koalisi di Pilkada Jatim, Ada Keputusan dalam Waktu Dekat

Nasional
Amnesty Internasional: 26 Tahun Reformasi Malah Putar Balik

Amnesty Internasional: 26 Tahun Reformasi Malah Putar Balik

Nasional
Dilangsungkan di Bali, World Water Forum Ke-10 Dipuji Jadi Penyelenggaraan Terbaik Sepanjang Masa

Dilangsungkan di Bali, World Water Forum Ke-10 Dipuji Jadi Penyelenggaraan Terbaik Sepanjang Masa

Nasional
Kritik RUU Penyiaran, Usman Hamid: Negara Harusnya Jamin Pers yang Independen

Kritik RUU Penyiaran, Usman Hamid: Negara Harusnya Jamin Pers yang Independen

Nasional
Ahli Sebut Struktur Tol MBZ Sulit Diperkuat karena Material Beton Diganti Baja

Ahli Sebut Struktur Tol MBZ Sulit Diperkuat karena Material Beton Diganti Baja

Nasional
DKPP Panggil Desta soal Ketua KPU Diduga Rayu PPLN

DKPP Panggil Desta soal Ketua KPU Diduga Rayu PPLN

Nasional
Anggap Publikasikan Nama Calon Menteri Tidak Tepat, PAN: Tunggu Prabowo Minta Dulu

Anggap Publikasikan Nama Calon Menteri Tidak Tepat, PAN: Tunggu Prabowo Minta Dulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com