JAKARTA, KOMPAS.com - Pemecatan Fahri Hamzah dari keanggotaan Partai Keadilan Sejahtera diprediksi tak hanya mempengaruhi citra partai, tetapi juga mempengaruhi jalannya roda pemerintahan.
Pemecatan yang juga berimbas pada lengsernya Fahri dari DPR ini dinilai akan mempermulus pemerintah dalam memperoleh dukungan parlemen terkait program yang dijalankan.
Sebab, dengan tidak adanya Fahri di DPR, maka kekuatan penyeimbang pemerintah pun berkurang.
"Apa bahayanya bagi demokrasi? Jelas bila DPR terlalu lemah terhadap pemerintah, ini sinyal kuning demokrasi," kata Direktur Eksekutif Developing Countries Studies Center (DCSC) Zaenal Budiyono saat dihubungi, Senin (4/4/2016).
(Baca juga: PKS Segera Ajukan Pengganti Fahri Hamzah sebagai Wakil Ketua DPR).
Selama ini Fahri dikenal sebagai tokoh muda Koalisi Merah Putih yang mengambil posisi sebagai bagian dari oposisi pemerintah.
Dengan tidak adanya Fahri di parlemen, menurut Zaenal, maka hanya tinggal Fadli Zon yang akan cenderung berseberangan dengan pemerintah.
Sementara itu, Ade Komarudin yang mewakili Partai Golkar di jajaran pimpinan DPR dinilai memiliki gaya berpolitik yang cukup akomodatif dengan pemerintah.
Zaenal mengatakan, tanpa adanya kontrol efektif dari parlemen, maka pemerintah rawan terjebak dalam abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan.
AdapunFahri Hamzah dipecat dari semua jenjang jabatan di kepartaian. Keputusan itu diambil Majelis Tahkim PKS pada 11 Maret 2016, berdasarkan rekomendasi dari Badan Penegakan Disiplin Organisasi (BPDO) PKS.
Presiden PKS Sohibul Iman membenarkan pemecatan tersebut. (Baca: Pemecatan Fahri Hamzah Diprediksi Akan Picu Keretakan PKS).
Menurut Sohibul, Fahri dipecat karena pernyataannya di publik sering kali kontroversial dan bertentangan dengan sikap partai.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
