Episode Baru Kabinet Gaduh, Ribut-ribut Jubir Wapres Vs Menteri Susi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kabinet Kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla kembali diwarnai 'kegaduhan'. Perintah Presiden Joko Widodo kepada para menteri dan bawahannya untuk tidak berpolemik di ruang publik, seakan diabaikan. 

Publik tentu masih ingat sindir-menyindir antara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said dengan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli tentang Blok Masela. 

Belum lagi, kegaduhan antara Rizal dengan Menteri BUMN Rini Soemarno soal kereta cepat dan rencana PT Garuda Indonesia Tbk membeli pesawat Airbus A350.

Cerita soal kegaduhan internal kabinet rupanya tak juga berakhir. Kali ini, kegaduhan kabinet melibatkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan Juru Bicara Wapres Husain Abdullah.

Berawal dari surat Kalla

Awalnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengirimkan surat kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, 22 Maret 2016.

Dalam surat itu, Kalla mengatakan, kebijakan Susi tentang moratorium, pelarangan transhipment (proses pemindahan muatan dari satu kapal ke kapal lainnya yang dilakukan di tengah laut), mengakibatkan ribuan nelayan besar, baik eks asing atau milik nasional, tidak dapat berlayar dan menangkap ikan.

Akibatnya, hasil produksi dan ekspor ikan sangat menurun.

Selain itu, terjadi pula pengangguran pekerja di kapal dan pabrik pengolahan serta cold storage. Kalla mencontohkan di Ambon, produksi hanya 30 persen dari kapasitas.

(Baca: Kata Jubir JK, Menteri Susi Tidak Jalankan Perintah Presiden)

Di Bitung, produksi Januari-Februari 2016 hanya sekitar 7 persen dari kapasitas terpasang. Bahkan di Tual, produksi berhenti sama sekali.

Seiring hal itu, terjadi penurunan ekspor secara drastis. Nilai ekspor ikan dan udang di Maluku menurun dari 90,10 juta dollar AS pada tahun 2014 menjadi 3,75 juta dollar AS pada tahun 2015. Dampak lanjutannya, angka kemiskinan dan pengangguran di Maluku meningkat.

"Semua informasi yang dihimpun Pak JK berdasarkan fakta lapangan dan informasi dari tangan pertama saat kunjungan ke Banda, Tual, dan Bitung, termasuk peningkatan angka kemiskinan di Maluku dan Sulut, sumbernya dari gubernur setempat," kata Juru Bicara Wakil Presiden Jusuf Kalla, Husain Abdullah, kepada Kompas.com.

Selanjutnya: Menjadi polemik