Episode Baru Kabinet Gaduh, Ribut-ribut Jubir Wapres Vs Menteri Susi

Menjadi polemik

Susi terang-terangan membantahnya. Menurut dia, situasi itu sudah lama terjadi. Selama ini, banyak unit pengolahan ikan (UPI) didirikan, khususnya di Bitung, hanya sebagai pelengkap untuk mendapatkan izin penangkapan ikan.

"Jadi, dulu itu untuk mendapatkan izin kapal menangkap ikan di Indonesia, pihak asing harus bikin UPI sehingga banyak UPI yang sebetulnya bukan dibangun untuk dioperasikan. Banyak UPI sudah jadi dan bertahun-tahun juga tidak operasi karena tujuannya bukan untuk pengolahan," ucap Susi.

Lagipula, seluruh kebijakan yang diambilnya selalu didiskusikan dengan Presiden Jokowi.  Pernyataan Susi dijawab dan pada akhirnya menjadi polemik. Namun, bukan oleh Kalla langsung, melainkan kembali melalui sang juru bicara, Hussain Abdullah. 

(Baca: Jubir JK Beberkan Pertemuan Segitiga antara Presiden, Wapres, dan Susi)

Menurut Hussain, surat yang disampaikan Kalla tersebut justru merupakan permintaan Jokowi sendiri. Jokowi meminta Kalla memberitahukan Susi untuk mengevaluasi sejumlah kebijakannya. 

"Ibu Susi perlu segera move on dan melaksanakan perintah Presiden Jokowi sesuai hasil pertemuan segitiga antara Presiden, Wapres dan Ibu Susi tanggal 21 Maret di Istana Negara," ujar Hussain. 

"Pada kesempatan ini, ternyata Pak Jokowi menyampaikan kepada Pak JK bahwa dirinya sudah berulang kali meminta Ibu Susi mengevaluasi kebijakannya. Namun tidak dilakukan oleh Susi," lanjut dia. 

Kata Presiden kepada Kalla, nelayan banyak yang mengeluh atas kebijakan Susi. Dalam pertemuan itu, lanjut Hussain, terungkap pula bahwa Susi tidak pernah datang ke Bitung melihat industri perikanan yang mati suri.

(Baca: Ditegur Wapres, Susi Tegaskan Kebijakannya Selalu Didiskusikan dengan Presiden )

Presiden dan Wapres pun, kata Hussain, meminta Susi untuk turun langsung ke lapangan melihat persoalan yang dihadapi nelayan. 

"Pak JK berusaha mengajak Ibu Susi lebih arif melihat kondisi saat ini bahwa 80 persen APBN Indonesia bertumpu pada pajak. Kalau industri perikanan yang potensial menghasilkan pajak tidak berproduksi, maka penerimaan negara akan berkurang," ujar Hussain.

"Karena itu sangat penting mencari solusi cepat atas masalah yang dihadapi industri perikanan saat ini," lanjut dia. 

Selanjutnya: Belum pernah terjadi